Jatah BBM Subsidi Bakal Dipangkas Era Prabowo? Ini Kata Sri Mulyani!
M Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia
28 May 2024 08:40
Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan soal kemungkinan pemangkasan kuota BBM subsidi yang ada dalam dokumen Kerangka Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Dia mengatakan wacana tersebut masih akan dibahas lebih lanjut.
"Ini masih postur besar banget, nanti kita lihat dari pandangan fraksi-fraksi, nanti kita makin pertajam posturnya, kita akan diskusikan di badan anggaran DPR," kata Sri Mulyani seusai konferensi pers APBN Kita, Senin, (27/5/2024).
Sri Mulyani mengatakan dari pembahasan di DPR tersebut, pemerintah akan kembali menyusun postur anggaran untuk 2025. Dia mengatakan hasil pembahasan di DPR akan dipadukan dengan laporan semester I APBN 2024. Dia berharap lewat proses panjang itu, pemerintah akan memberikan hasil terbaik untuk pemerintahan yang akan datang.
"Nanti kita lihat yang terbaik untuk 2025," kata dia.
Sri Mulyani menjelaskan reformasi subsidi yang disebut bisa menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp 67,1 triliun dalam KEM-PPKF didasarkan atas sejumlah perhitungan. Dia menyebut taksiran itu muncul dari perhitungan mengenai volume BBM, asumsi kurs, dan harga minyak dunia. "Itu dari APBN sebelumnya, volumenya, asumsi dari kurs, asumsi harga minyak, itu bisa kita dapatkan, kita kira-kira. Nanti kita lihat volumenya supaya tetap disiplin gak nambah, tapi ini masih sangat-sangat awal," kata dia.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan adanya penurunan konsumsi BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar Subsidi sebesar 17,8 juta kilo liter (kl) pada 2025 mendatang. Rencana itu tertuang dalam KEM-PPKF tahun 2025.
Target pengurangan konsumsi BBM Solar dan Pertalite tersebut ditujukan dalam rangka transformasi subsidi dan kompensasi energi agar lebih tepat sasaran, berkeadilan, anggaran yang optimal, dan kelestarian lingkungan.
"Dalam jangka pendek, kebijakan transformasi yang dapat diterapkan: (3) Pengendalian subsidi dan kompensasi atas Solar dan Pertalite yang berkeadilan dapat diterapkan dengan pengendalian kategori konsumen," bunyi dokumen tersebut, dikutip Senin (27/5/2024).
Dokumen tersebut menyebut, saat ini Solar dan Pertalite dijual di bawah harga keekonomiannya, sehingga memunculkan kompensasi yang harus dibayar oleh APBN.
"Volume konsumsi Solar dan Pertalite terus meningkat, demikian juga beban subsidi dan kompensasinya dan mayoritas dinikmati oleh rumah tangga kaya. Di sisi lain, polusi udara yang bersumber dari gas buang kendaraan menduduki posisi teratas sekitar 32-57%" bunyi dokumen tersebut.
"Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mengendalikan konsumsi BBM. Dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan, diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi Solar dan Pertalite sebesar 17,8 juta KL per tahun.
"Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp67,1 triliun per tahun."
Namun, pemerintah menegaskan, transformasi subsidi dan kompensasi energi ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat, serta momentum yang tepat.
"Tujuan utama dari transformasi subsidi dan kompensasi energi bukanlah efisiensi anggaran, melainkan mendorong peran APBN yang lebih berkeadilan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, utamanya masyarakat miskin dan rentan," bunyi dokumen tersebut.
Perlu diketahui, kuota penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni Pertalite (RON 90) pada 2024 ini ditetapkan sebesar 31,7 juta kilo liter (kl). Sementara kuota Solar subsidi ditetapkan 17,8 juta kl.
(rsa/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Siap-siap! Kebijakan Baru BBM Subsidi Meluncur 1 September 2024
Most Popular