Jelang Harga BBM Naik

Luhut Soal Kenaikan Harga BBM: Ini Bukan Perang Dunia Ketiga!

cha, CNBC Indonesia

30 August 2022 11:22

Foto: Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Digital Economy Working Group G20 2022. (Tangkapan layar youtube Kemkominfo TV)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara mengenai kemungkinan harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan.

Berbicara dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Luhut telah meminta kepada jajaran pemangku kepentingan terkait untuk melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai kenaikan harga BBM.

"Ini bukan seperti perang dunia ketiga, tidak. Ini dinamika yang seluruh dunia hadapi," kata Luhut, Selasa (30/8/2022).

Baca:

Alternatif Harga Baru BBM di Tangan Jokowi, Pilih Mana Pak?

Luhut sendiri tidak menjelaskan secara rinci kapan kebijakan kenaikan harga BBM akan dieksekusi pemerintah. Luhut hanya mengingatkan jajaran Gubernur, Pangdam, hingga Kapolda untuk memberikan pemahaman terkait dengan kemungkinan kenaikan BBM.

"Bagaimana kita harus kompak. Persiapan teknis semua sudah dipelajari dengan baik," kata Luhut.

Luhut memastikan pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi apabila harga BBM naik dalam waktu dekat. Salah satu kebijakan yang akan ditempuh adalah menambah bantuan sosial (bansos) sebagai kompensasi kenaikan harga.

Baca:

Kode Keras Luhut: RI Sudah Antisipasi Jika Harga BBM Naik!

"Pemerintah telah siapkan antisipasi kalau ada kenaikan harga BBM. Dananya ada, dan semua disiapkan," kata Luhut.

Sebelumnya dalam rapat terbatas yang digelar secara tertutup kemarin, Jokowi dan jajaran menterinya sepakat untuk menyalurkan tambahan bansos bagi masyarakat. Tak tanggung-tanggung, dana yang siap disalurkan mencapai Rp 24,17 triliun.

Dari jumlah tersebut sebanyak Rp 12,4 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT), dan Rp 9,6 triliun untuk bantuan subsidi gaji bagi para pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.

Selain BLT dan subsidi gaji, rapat terbatas juga meminta kepada kepala daerah menggunakan 2% dana transfer umum baik itu dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 2,17 triliun untuk membantu angkutan umum, ojek, nelayan, serta bansos tambahan.