Lika-liku Kenaikan Harga BBM di Era Soeharto Hingga Jokowi

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menekankan soal alokasi anggaran dan kompensasiterkait energi tahun ini sangat besar. Sebagai informasi jumlahnya mencapai Rp 502 triliun dan jika tidak dikurangi akan mempengaruhi APBN tahun depan.

"Angka ini sangat besar dan rill, dan ini masih belum cukup dan masih berpotensi menambah Rp 195 triliun dengan tren harga minyak dan volume konsumsi oleh masyarakat," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (26/8/2022).

"Ini yang kami sampaikan ke media, karena kalau Rp 195 triliun tidak kita sediakan di tahun ini maka akan ditagih di 2023 APBN kita".

Sri Mulyani menambahkan pemerintah menjaga defisit APBN tetap di bawah 3%. "Jadi kalau ada tagihan di 2022 sudah terpakai separuhnya, pasti anggaran kompensasi dan susbidi tak mencukupi. Artinya efeknya ke belakang. Ini situasi APBN kita," ungkapnya.

Dia menambahkan jika alokasi energi hanya untuk BBM, maka tidak akan cukup untuk kebutuhan energi selain BBM. Sementara itu setiap bulannya anggara negara masih tercatat surplus karena tagihannya tercatat bulan September.

"Tagihan Rp 502 triliun waktu akan datang setelah diaudit bpkp saat september. Sehingga nanti akan adjusted akan langsung habis untuk bayar itu," imbuhnya.

Bersama dengan Presiden, pihak Kementerian Keuangan terus menghitung besaran ruang fiskal serta berkomunikasi dengan DPR untuk mengelola APBN secara hati-hati. Namun subsidi ratusan triliun dianggap salah sasaran karena digunakan mayoritas oleh masyarakat mampu, ungkap Sri Mulyani.

(npb)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All