Kontraktor RI Megap-megap, 'Nangis Darah' Ada Ancaman Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Kontraktor RI meminta pemerintah memberi peluang eskalasi atau penyesuaian harga, terutama untuk kontrak-kontrak proyek yang sudah diteken. Pasalnya, kata Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) Andi Rukman Karumpa, efek domino global termasuk perang Rusia-Ukraina membuat harga-harga material bangunan melonjak. 

Pemerintah sudah merespons 'jeritan' pengusaha jasa konstruksi ini dengan berjanji memberikan subsidi atas solar industri. Dan, saat ini masih dalam proses pembahasan.

Andi Rukman mengatakan, pengusaha konstruksi terancam terjerat masalah hukum. Terutama menyangkut pelaksanaan proyek-proyek yang sudah diteken kontrak sejak tahun lalu.

Baca: Kontraktor 'Nangis Darah', Menteri Jokowi Turun Tangan

"Akhir tahun 2022 kalau tidak ada eskalasi harga ini, saya khawatirkan kontraktor bisa akan berhubungan dengan hukum. Pasti mereka akan mengabaikan spesifikasi. Tentu pengusaha ingin untung, dengan kondisi harga seperti ini mereka bisa nyurinya di spesifikasi," kata Andi kepada CNBC Indonesia, Jumat (26/8/2022).

Dia melihat untuk proyek-proyek baru ini tidak akan bermasalah, karena pengusaha dan pemerintah akan kembali berhitung ulang melihat kenaikan harga material yang terjadi. Namun untuk proyek-proyek yang sudah teken kontrak dari tahun lalu ini butuh penyesuaian.

"Jika tidak ada realisasi itu (penyesuaian harga) dipastikan itu risikonya ada di temen-temen pengusaha. Kalau nggak ada itu otomatis dipastikan rugi," katanya.

Baca: Ternyata Tol-tol Baru Bakal Nyambung ke Bandung

"Berapa penyesuaiannya? Kita sesuaikan dengan perhitungan pemerintah saja. Untuk kontrak ke depan teman yang mengawal sudah memperhitungkan harga BBM, dan rantai pasok. Temen-temen juga harus hati-hati kalau kontraknya gede, tiba-tiba terjadi kenaikan harga melambung kita juga yang kena. jadi harus hati-hati lihat peluang," katanya.

Saat ini pemerintah juga tengah mengupayakan pemberian subsidi solar industri kepada kontraktor yang ikut proyek infrastruktur Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Di mana Pertamina akan menurunkan harga solar industri, khususnya untuk proyek Kementerian PUPR dan Perhubungan dengan margin nol. Lalu Kementerian PUPR akan membayarkan sisa atau mensubsidi kekurangan biaya solar industri ini kepada Pertamina.

"Jadi jatuhnya subsidi, sharing the burden. Pertamina dinolkan marginnya kita juga akan membayar dengan DIPA," kata Basuki kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (25/8/2022).

Baca: Kontraktor RI 'Nangis Darah', Ini Sebenarnya yang Terjadi

Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kadin Insannul Kamil mengatakan, kebijakan ini akan membantu berjalannya proyek konstruksi pemerintah yang sudah disahkan kontraknya sejak tahun 2021. Di mana saat itu harga solar industri yang disepakati hanya Rp 11 ribu per liter, dan saat ini melonjak hingga 100%.

"Keberpihakan ini akan menjadi sesuatu yang akan memberi manfaat pada pelaku usaha," katanya kepada CNBC Indonesia.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bos Perusahaan Konstruksi Ketemuan, Ungkap 2 Masalah Utama