DPR & Kemendes Perjuangkan Program Prioritas Masyarakat Desa

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi V DPR RI dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sepakat mendukung program prioritas berbasis masyarakat desa.

Adapun demi mendukung program prioritas masyarakat desa, kedua belah pihak akan berupaya menambah anggaran 2023 di Kemendes. Pasalnya, anggaran Rp 3 triliun yang diberikan tidak sebanding dengan beban kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di 74.961 desa di seluruh Indonesia.

"Komisi V DPR RI bersama Kemendes PDTT akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI," papar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan dikutip dari keterangan tertulis, Senin kemarin (30/5/2022).

Sementara itu, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, menjabarkan beberapa rencana program kerja Kemendes PDTT dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang bertema Peningkatan Produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pertama, terkait dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di desa. Kedua, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesehatan warga desa, dan ketiga terkait upaya penanggulangan masalah pengangguran di desa.

Selanjutnya, mendorong pemulihan dunia usaha desa dengan cara merevitalisasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama serta Desa Wisata. Selanjutnya adalah pembangunan desa rendah karbon dan transisi energi melalui pengembangan desa perhutanan sosial serta rehabilitasi mangrove dan kawasan pesisir.

Sedangkan rencana selanjutnya adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar melalui pembangunan desa cerdas (smart village) serta pemberdayaan masyarakat lewat program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas).

Baca: DPR & Kemendes Perjuangkan Program Prioritas Masyarakat Desa

"Yang ke delapan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah dengan menginventarisasi dan pemetaan HPL (hak pengelolaan lahan) di Kawasan transmigrasi di sekitar ibu kota nusantara. Untuk peran yang kelima yaitu revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, kebetulan di kementerian desa tidak ada dukungan major project-nya," jelasnya.

(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article DPR Jamin Pengemudi Online Lewat RUU Lalin & Angkutan Jalan