DPR & Kemendes Perjuangkan Program Prioritas Masyarakat Desa

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sepakat mendukung program prioritas berbasis masyarakat desa. Keduanya sepakat akan berupaya menambah anggaran 2023 di Kemendes.

Adapun hal ini karena anggaran Rp 3 triliun yang diberikan tidak sebanding dengan beban kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di 74.961 desa di Indonesia.

"Komisi V DPR RI bersama Kemendes PDTT akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI," papar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (1/6/2022).

Dalam rapat kerja tersebut, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menjabarkan beberapa rencana program kerja Kemendes PDTT dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang bertema Peningkatan Produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ada sebanyak delapan rencana program kerja Kemendes PDTT tahun anggaran 2023. Pertama, terkait dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di desa.

Program kedua adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesehatan warga desa. Adapun yang ketiga terkait upaya penanggulangan masalah pengangguran di desa.

Baca: Satu Suara! DPR Dukung Pembeli Pertalite Sesuai Kriteria

Sementara keempat mendorong pemulihan dunia usaha desa dengan cara merevitaliasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama serta Desa Wisata.

Untuk yang kelima adalah pembangunan desa rendah karbon dan transisi energi melalui pengembangan desa perhutanan sosial serta rehabilitasi mangrove dan Kawasan pesisir.

Sedangkan rencana keenam adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar melalui pembangunan desa cerdas (smart village) serta pemberdayaan masyarakat lewat program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas).

"Yang ke delapan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah dengan menginventarisasi dan pemetaan HPL (hak pengelolaan lahan) di Kawasan transmigrasi di sekitar ibu kota nusantara. Untuk peran yang kelima yaitu revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, kebetulan di kementerian desa tidak ada dukungan major project-nya," jelasnya.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 'Utang Pemerintah Diawasi Ketat'