
Kuota Pertalite Sekarat, Nambah 5 Juta KL Lagi Pun Gak Cukup!

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memprediksi meski kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite ditambah sebesar 5 Juta kilo liter, hal tersebut tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun ini. Pasalnya, konsumsi bulanan Pertalite sudah melebihi dari prognosa awal.
Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman mencatat hingga saat ini saja, konsumsi Pertalite sudah mendekati 79% dari kuota sebesar 23 juta KL. Adapun jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka sampai Oktober kuota Pertalite dipastikan akan habis.
"Pertumbuhan nya sudah luar biasa dan jika tidak ada langkah pengendalian maka tadi seperti usulan Pak Sugeng (Ketua Komisi VII) ada kenaikan Pertalite 5 Juta KL. Namun dengan kondisi saat ini bahkan dengan tambahan 5 juta KL nampaknya kita masih akan defisit," ujar Saleh dalam acara Profit CNBC Indonesia, Senin (22/8/2022).
Menurut Saleh dengan kuota Pertalite sebesar 23 juta KL, tingkat konsumsi Pertalite secara bulanan sudah dihitung sekitar 1,9 juta KL. Namun faktanya, di lapangan sendiri tingkat konsumsi bulanan sudah mencapai 2,5-2,6 juta KL.
Sehingga menurut dia, ini menjadi peringatan bahwa konsumsi Pertalite telah terjadi kenaikan yang cukup luar biasa. Adapun berdasarkan perhitungan yang ia lakukan bersama Pertamina, konsumsi Pertalite diproyeksikan akan melebihi 28 juta KL untuk tahun ini.
Sementara, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa pihaknya bersama Kementerian ESDM sejatinya telah sepakat untuk menambah kuota Pertalite di tahun ini sebesar 5 juta KL. Dengan begitu, kuota 2022 dapat naik menjadi 28 juta KL dari kuota sebelumnya yang hanya 23 juta KL.
Menurut Sugeng pasca Pertamax ditetapkan menjadi Rp 12.500 per liter telah terjadi perpindahan penggunaan Pertamax ke Pertalite yang cukup luar biasa. Oleh sebab itu, perlu adanya penambahan kuota di tahun ini.
"Memang konsekuensinya adalah penambahan subsidi dan kompensasi, mengingat APBN sudah berjalan sehingga kalau kita hitung APBN 2022 meleset jauh karena total tambahan volume 5 juta KL lebih maka kompensasi dan subsidi mencapai Rp 500 triliun lebih padahal tidak sedemikian besar itu kalau di APBN 2022 ini lah yang jadi problem," ujarnya.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Was-was Kuota BBM Pertalite Semakin Menipis