Jokowi Jengkel: Masih Ada Mafia Tanah? Detik Itu Juga Gebuk!
Foto: Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, pada Senin, 22 Agustus 2022. (Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya, terutama Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menindak tegas keberadaan mafia tanah yang selama ini hanya menyulitkan masyarakat dalam mengurus sertifikat.
Hal tersebut ditekankan Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelora Delta,, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (22/8/2022). Jokowi meminta jajarannya tidak pandang bulu untuk 'menghabisi' kalangan mafia tanah.
"Kalau masih ada mafia yang main-main silakan detik itu juga gebuk. Ini meruwetkan ngurus sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat tidak dilayani urus sertifikat, setuju enggak?" tegas Jokowi.
Jokowi menuturkan, saat ini khususnya di Jawa Timur masih ada sekitar 7 juta bidang yang belum memiliki sertifikat. Jokowi meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto untuk mempercepat proses penyelesaian sertifikat tanah tersebut.
 Foto: Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, pada Senin, 22 Agustus 2022. (Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden) |
"Saya sudah perintahkan ke Menteri BPN agar ini terus dipercepat supaya seluruh masyarakat pegang bukti hak kepemilikan tanah yaitu sertifikat," jelasnya.
Jokowi mengingatkan agar masyarakat menyimpan dengan baik sertifikat tanah. Konflik maupun sengketa tanah di daerah di Indonesia, menurutnya masih banyak terjadi dikarenakan masyarakat tidak memegang hak hukum atas tanah.
"Ini penting, ini adalah bukti hak kepemilikan tanah. Kalau ada yang mengklaim 'ini tanah saya,' (tunjukkan) 'oh bukan, tanah saya, sertifikatnya ada', (mereka) enggak bisa apa-apa. Ini adalah bukti hak hukum atas tanah," lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menjelaskan reformasi yang telah dilakukan pemerintah dalam mengurus sertifikat tanah. Pada tahun 2016, Jokowi mulai menargetkan Kementerian ATR/BPN untuk mengeluarkan lebih banyak dari jumlah sertifikat yang dikeluarkan saat itu.
"Saat itu 2016, saya minta buat 5 juta setahun, saya tunggu coba bisa enggak 5 juta, ternyata bisa. Saya naikkan lagi 7 juta, ternyata juga selesai, naikkan lagi 9 juta ternyata juga bisa. Artinya, kalau kita mau itu sebetulnya bisa," katanya.
[Gambas:Video CNBC]
Perintah Tegas Jokowi yang Mau Sikat Habis Mafia Tanah
(cha/cha)
