Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo telah membacakan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 kemarin Selasa (16/8/2022). Jokowi menjelaskan, ke depan pemerintah akan terus waspada, karena risiko gejolak ekonomi global masih tinggi. Perlambatan ekonomi dunia tetap berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek.
"Ketidakpastian global tidak boleh membuat kita pesimistis. Dalam delapan tahun terakhir, kita telah memupuk modal penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih kondusif," jelas Jokowi.
Transformasi struktural, kata Jokowi akan terus dipacu untuk membangun mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih solid dan berkelanjutan. Hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi juga akan diperkuat, ekonomi hijau terus didorong, dan penggunaan produk dalam negeri harus diprioritaskan.
Keseimbangan kebijakan makro-fiskal juga terus dijaga. Selain itu, kata Jokowi konsolidasi fiskal menjadi sangat krusial. Kesehatan APBN ditingkatkan agar adaptif dan responsif dalam jangka menengah dan panjang.
"Arsitektur APBN tahun 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaian target pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan yang tinggi," ujarnya.
Belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp 3.041,7 triliun, turun dari outlook 2022 yang sebesar Rp 3.169,1 triliun. Belanja negara dalam RAPBN 2023 meliputi, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.230 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp 811,7 triliun.
Anggaran Kesehatan
Anggaran kesehatan pada RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp 169,8 triliun, atau turun 20,2% dari outlook 2022 yang sebesar Rp 212,8 triliun.
Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.
Anggaran kesehatan juga akan digunakan untuk mempercepat penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.
Perlindungan Sosial
Pemerintah diketahui tidak lagi menganggarkan belanja negara untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) dalam RAPBN 2023. Namun bantuan kepada masyarakat sepenuhnya akan dijangkau melalui program perlindungan sosial.
Anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2023 dianggarkan sebesar Rp 479,1 triliun. Jumlah ini bahkan turun dibandingkan outlook 2022 yang mencapai Rp 502,6 triliun.
Selama masa pandemi, pemerintah memasukkan anggaran PEN dalam kebutuhan dana perlindungan sosial. Pada 2022, misalnya, anggaran PEN untuk perlindungan sosial dialokasikan 182,9 triliun.
"Tahun depan kita semuanya full perlindungan sosial, jadi kita ini akan transformasi dari situasi tiga tahun, di mana ada yang PC PEN sekarang menjadi totally kepada belanja-belanja K/L regular," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2023, Selasa (16/8/2022).
Percepatan Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur
Untuk mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru, pemerintah mengalokasikan Rp 392,02 triliun dalam RAPBN 2023 atau naik 7,8% dibandingkan outlook APBN 2022 yang sebesar Rp 363,76 triliun.
Arah kebijakan pembangunan infrastruktur tahun 2023 untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar untuk pemenuhan layanan dasar, pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi, dan lain sebagainya.
Subsidi dan Kompensasi Energi
Anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun depan masih cukup tinggi, yakni mencapai Rp 336,7 triliun. Nilai ini turun 33,07% dari anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 yang mencapai Rp 502 triliun.
Secara rinci, sebesar Rp 210,7 triliun dialokasikan untuk subsidi energi dan Rp 126 triliun untuk kompensasi.
Meski anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun depan menurun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, anggaran yang digelontorkan masih cukup tinggi.
Dalam konferensi pers RAPBN 2023, Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan subsidi pada tahun 2023 itu di antaranya diperuntukkan bagi subsidi tetap untuk solar Rp 1.000 per liter, naik Rp 500 per liter dari 2022.
Kemudian, kompensasi energi dialokasikan karena tidak dilakukan penyesuaian harga BBM dan tarif tenaga listrik seiring dengan peningkatan harga Indonesian crude price atau ICP.
Subsidi Non Energi
Tahun depan, subsidi non energi dianggarkan sebesar Rp 86,5 triliun atau naik 14,3% dari outlook APBN 2022 yang sebesar Rp 75,7 triliun.
Subsidi non energi diarahkan untuk memperluas akses permodalan UMKM maupun petani melalui subsidi bunga KUR dengan target plafon Rp 450 triliun.
Adapun pupuk bersubsidi difokuskan pada 2 jenis pupuk yakni urea dan NPK, serta 9 jenis komoditas (padi, jagung, kedelai, cabai merah, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu).
Selain itu, subsidi non energi juga diarahkan untuk memberikan insentif perpajakan melalui subsidi pajak penghasilan ditanggung pemerintah, sebagai stimulus kepada dunia usaha.
Anggaran Pendidikan
Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 608,3 triliun dalam RAPBN 2023. Anggaran ini menurun 5,8% dari outlook APBN 2022 yang sebesar Rp 574,9 triliun.
Lewat anggaran pendidikan ini, pemerintah ingin memanfaatkan bonus demografi dan membuat masyarakat siap menghadapi disrupsi teknologi. Pemerintah ingin menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global.
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada lima hal, yaitu peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T); penguatan link and match dengan pasar kerja; pemerataan kualitas pendidikan; serta penguatan kualitas layanan PAUD.
Selanjutnya, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi
