Kuota BBM Diramal Jebol, DPR Ogah Tambah Subsidi Lagi!

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) menegaskan tidak akan merestui jika pemerintah mengusulkan untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi yang saat ini sudah mencapai Rp 502,4 triliun.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan, Banggar DPR sudah memutuskan adanya penambahan pagu subsidi dan kompensasi Rp 349 triliun. Asumsi makro yang telah disusun pemerintah saat ini juga sudah jauh dari harga komoditas global.

Di saat pemerintah memberikan subsidi dan kompensasi menggelontorkan Rp 502,4 triliun, kenyataannya subsidi tersebut tidak digunakan oleh masyarakat miskin dan rentan.

"ICP (APBN 2022) asumsinya US$ 63 per barel, asumsi sudah kita ubah menjadi US$ 100 per barel. Kita melihat migrasi besar-besaran semua lari ke Pertalite," jelas Said kepada wartawan di gedung DPR, Selasa (16/8/2022).

Baca: Jokowi: APBN Surplus, Kita Sanggup Beri Subsidi BBM Rp502 T

Oleh sebab itu, kata Said tidak ada ruang bagi Banggar untuk merestui adanya penambahan subsidi oleh pemerintah.

"Apakah Banggar akan tambah anggarannya? Bagi saya tidak ada penambahan anggaran. Kalau terus seperti ini, tidak punya pijakan," ujarnya.

Banggar DPR pun mengusulkan untuk adanya peningkatan harga energi, baik itu BBM, LPG 3 kg, dan tarif dasar listrik secara gradual. Karena surplus yang diperkirakan mencapai Rp 106 triliun, tidak tepat untuk dialokasikan sebagai penambahan subsidi.

"Yang terbaik adalah secara gradual pemerintah melebarkan, menaikan, atau menyesuaikan subsidi BBM kita. Tidak hanya BBM, tapi juga LPG 3 kg, karena yang paling dahsyat LPG 3 kg tidak tepat sasaran hanya 22% yang merasakan," jelas Said.

"Apakah surplus Rp 106 triliun juga akan ditambal ke subsidi lagi? Padahal kita sadar subsidi BBM dan LPG tidak tepat sasaran, apakah akan terus dilakukan. [...] Tidak kah banga sejak 2019 bilang subsidi boleh dengan finger print atau retina mata, tapi tidak pernah dilakukan," kata Said lagi.

Baca: Harga BBM Pertalite Bersiap Naik? Ini Kata Menteri ESDM

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan 80% liquid petroleum gas (LPG) yang beredar di masyarakat saat ini merupakan barang bersubsidi.

Artinya saat ini hampir 80% tabung LPG 3 kilogram alias 'gas melon' yang merupakan subsidi pemerintah, digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia, baik yang kaya dan miskin.

"Sebanyak 80% lebih LPG yang beredar adalah yang mendapatkan subsidi. Jadi tidak lagi hanya dinikmati masyarakat miskin dan rentan tapi ini (dinikmati) hampir seluruh masyarakat," jelas Febrio dalam Taklimat Media, Senin (8/8/2022).

Seperti diketahui, saat ini pemerintah telah menggelontorkan Rp 502,4 triliun dalam upaya menahan gejolak harga, untuk bisa mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga tekanan inflasi agar tidak ikut terkerek.

Sehingga harga BBM Pertalite tetap dipatok sebesar Rp 7.650 per liter, meskipun gejolak harga minyak mentah sudah melambung. Begitu juga dengan harga LPG 3 kg alias gas melon yang tak diubah.

"Hampir seluruh masyarakat yang mengkonsumsi LPG itu hampir semuanya sudah disubsidi sekarang," jelas Febrio lagi.

(cap/cap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Said Abdullah Optimis Pertumbuhan Ekonomi Capai Target 5,3%