Harga Pertalite Bakal Naik, Ini Tanggapan Puan Maharani

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani buka suara terkait rencana pemerintah untuk menaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite.

Puan menjelaskan secara teknis, keputusan atau kebijakan naik atau tidaknya Pertalite sepenuhnya kewenangan pemerintah. Hingga hari ini, usulan kenaikan tersebut belum disampaikan kepada DPR.

"Sampai hari ini, belum ada usulan dari pemerintah untuk menaikan harga BBM, walaupun harga BBM di luar negeri sudah sangat tinggi," jelas Puan dalam konferensi pers usai sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022, Selasa (16/8/2022).

Pemerintah, kata Puan sampai saat ini mampu menahan lonjakan harga energi dengan menggelontorkan subsidi yang mencapai Rp 502 triliun.

Oleh karena itu, apabila menjelang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 pemerintah sudah tidak mampu menahan gejolak harga tersebut, maka DPR akan menunggu saja usulan dari pemerintah.

"Kami menunggu saja dari pemerintah kalau memang APBN 2023 dianggap kuat mampu menahan laju perkembangan BBM secara global, usulan itu akan disampaikan ke DPR. Sampai saat ini belum ada," kata Puan lagi.

Sebelumnya, pemerintah hingga Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) sudah memastikan, tidak akan ada lagi tambahan subsidi untuk kebutuhan energi di dalam negeri.

Sehingga harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite akan naik. Pemerintah pun mengakui saat ini masih menghitung berapa kenaikannya.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun di tahun ini yang sudah digelontorkan sudah terlalu besar, dan jika ditambah lagi tentu akan membuat APBN menjadi tekor.

"Supaya gap-nya tidak terlalu tinggi antara harga jualnya, dengan harga keekonomian kan tinggi sekali tuh, dari Rp 7.000 dengan Rp 17.000 (per liter). Solar dari Rp 5.000 dengan Rp 18.000, kan jauh. Kita sedang menghitung apakah perlu opsi kenaikan harga. Kemarin Bu Menkeu (Sri Mulyani Indrawati) sudah menyampaikan," ujar Susiwijono, seperti dikutip Selasa (16/8/2022).

Seperti diketahui, saat ini pemerintah telah menggelontorkan Rp 502,4 triliun dalam upaya menahan gejolak harga, untuk bisa mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga tekanan inflasi agar tidak ikut terkerek.

Sehingga harga BBM Pertalite tetap dipatok sebesar Rp 7.650 per liter, meskipun gejolak harga minyak mentah sudah melambung. Begitu juga dengan harga LPG 3 kg alias gas melon yang tak diubah.

Adapun rincian subsidi dan kompensasi energi pemerintah yang sudah mencapai Rp 502,4 triliun tersebut, awalnya hanya dialokasikan sebesar Rp 152 triliun.

Kemudian, ada tambahan sekitar Rp 74,9 triliun yang dibagi pada subsidi BBM Rp 71,8 triliun dan subsidi listrik Rp 3,1 triliun. Kemudian tambahan kompensasi BBM pada 2022 sebesar Rp 216,1 triliun. Ini dibagi kepada BBM sebesar Rp 194,7 triliun dan kompensasi listrik Rp 21,4 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga Juli 2022, realisasi subsidi telah mencapai Rp 116,2 triliun atau tumbuh 17,5% (year on year), sedangkan kompensasi BBM dan listrik tercatat Rp 104,8 triliun atau tumbuh signifikan hingga 512,7% (yoy) dan pembayaran subsidi dan kompensasi masih akan terus berjalan hingga akhir tahun.