Harga BBM Pertalite Bakal Naik, DPR: Sejujurnya Kami Takut!

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto khawatir rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini tengah digulirkan oleh pemerintah dapat berdampak pada daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi. Hal tersebut menyusul sikap Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang tidak memberikan rekomendasi penambahan kuota Pertalite dan Solar untuk tahun ini.

Menurut Sugeng pemerintah perlu mempertimbangkan ulang rencana kenaikan harga BBM. Mengingat tanpa kenaikan saja, dampak akibat pandemi covid-19 sudah luar cukup biasa bagi perekonomian RI.

"Sejauh ini komisi VII tetap memperlihatkan dan fokus bagaimana kemampuan daya beli masyarakat. Komisi VII sejujurnya takut sekali kalau BBM naik dan listrik akan mempengaruhi harga barang dan jasa yang luar biasa naik, karena tanpa kenaikan harga BBM saja kita sudah merambat naik, itu yang harus kita tekankan," ujar Sugeng sebelum Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Senin (16/08/2022).

Baca: Jokowi: APBN Surplus, Kita Sanggup Beri Subsidi BBM Rp502 T

Alih-alih untuk menaikkan harga BBM, Sugeng lebih setuju pemerintah mengimplementasikan segera kebijakan pembatasan pembelian BBM Pertalite maupun Solar subsidi. Misalnya untuk BBM jenis Pertalite hanya diperuntukkan untuk transportasi umum seperti angkot, kendaraan roda dua, kemudian untuk Solar diperuntukkan untuk angkutan truk logistik.

"Karena solar subsidinya tinggi sekali, dijual Rp 5.500 per liter padahal biaya produksi Rp 15.000, Pertalite dijual Rp 7.650 harga keekonomiannya Rp 17.000 ini memang terjadi kesenjangan yang luiar biasa maka pemakaian secara volume harus tepat sasaran, banyak metode agar tepat sasaran, subsidi digunakan untuk masyarakat tidak mampu dan industri kecil dan menengah," kata dia.

Adapun, Sugeng memastikan akan membahas kembali rencana penambahan kuota BBM di tahun ini. Sekalipun Banggar masih belum memberikan rekomendasi penambahan kuota. Di samping itu, pihaknya juga bakal memeriksa kuota BBM yang masih tersisa hingga akhir tahun.

Baca: Ekonomi Indonesia Meroket, Jokowi: Tetap Hati-hati!

"Kita akan cek apa betul volumenya itu kurang, sebelumnya kita sudah memutuskan di tahun 2022 ini kita tambah 5 juta MT, kita akan cek kepada Pertamina dan BPH Migas kita akan duduk 1-2 hari akan cek betul volumenya berapa, konsumsi masyarakat berapa karena faktanya konsumsi BBM naik tinggi," kata dia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya membuka opsi untuk melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Hal tersebut merespon harga minyak mentah di pasar internasional yang saat ini masih cukup tinggi.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pemerintah tengah merumuskan aturan mengenai pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite. Sembari menunggu aturan tersebut terbit, pemerintah juga tengah mengkaji mengenai rencana penyesuaian harga BBM. "(Penyesuaian harga), termasuk dalam bahan kajian kita," ujar Arifin saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Senin (15/8/2022).

Baca: Peringatan Keras Jokowi: Jangan Ada Lagi Politisasi Agama!

Menurut Arifin, penyesuaian harga BBM perlu dikaji lantaran telah memberikan dampak negatif terhadap keuangan negara. Oleh sebab itu, perlu adanya evaluasi secara menyeluruh. "Kita yang terbaik buat negara supaya kedepannya (negara bertahan), harga minyak mentah aja gak turun turun ya to," kata dia.

Adapun keputusan penyesuaian harga BBM ini diambil menyusul sikap Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang tidak memberikan rekomendasi penambahan kuota Pertalite dan Solar untuk tahun ini. "Kalau memang gak ada aplikasinya (tambahan kuota) itu ya kita harus sesuaikan, iya dong kalau gak naik gimana," kata Arifin.

Di samping itu, Arifin juga belum dapat memastikan kapan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk juga petunjuk teknis pembelian BBM bersubsidi dan penugasan selesai. Namun ia berharap setelah 17 Agustus akan ada titik terang. "Ya dalam bulan ini lah, dalam waktu dekat harus bisa kita lakukan (aturan)," kata dia.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jangan Kaget! Harga BBM Pertalite Asli Bukan Lagi Rp10.000 per Liter