Awas! Menterinya Pusing, Jokowi Bisa 'Kesandung' Solar-Semen

Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pengusaha jasa konstruksi atau kontraktor infrastruktur mengaku sudah megap-megap mengerjakan proyek karena dampak kenaikan bahan material hingga bahan bakar minyak (BBM). Di sisi lain harga mereka yang gunakan masih memakai kontrak lama sebelum ada kenaikan harga-harga saat ini.

"Sekarang harga material naik sampai 50-70%, semen, baja, alumunium, BBM naik, kalau tak dilakukan eskalasi, saya sampaikan ke KPK, yang harus jadi perhatian. jangan sampai di akhir anggaran pelaku usaha berakhir dengan pihak hukum, pengusaha mau untung bukan buntung," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa kepada CNBC Indonesia, Selasa (16/8).

Ia mengatakan hal ini cukup membuat Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono pusing tujuh keliling. Hal ini karena level menteri PUPR tak punya kewenangan besar untuk melakukan perubahan eskalasi harga proyek-proyek infrastruktur.

"Temen-temen jasa konstruksi saat ini seperti hidupnya dengan oksigen. Sekarang memang sasaran tembak ke Pak Basuki, padahal ini bukan kewenangan hanya menteri teknis, tapi ini negara, Pak Basuki sebagai pembina jasa konstruksi, kalau ubah kontrak kena BPK, dikira ia main mata dengan pengusaha, dilematis, pusing dia tuh. Jadi ni bukan kewenangan hanya Pak Basuki," katanya.

Ia bilang pemerintah harus segera melakukan eskalasi harga dari kontrak-kontrak yang sudah berjalan atau yang akan berlangsung. Andi berharap pemerintah dan DPR terutama komisi V harus segera bergerak karena masalah perubahan harga kontrak ini tak cukup level menteri tapi harus sudah level presiden.

"Pemerintah harus melakukan eskalasi harga, bukan hanya PUPR, tapi kemenko perekonomian dan persetujuan presiden, dalam rangka menyelamatkan proyek infrastruktur nasional yang jadi program andalan Presiden Jokowi dan pengusaha juga selamat dari jeratan hukum," katanya.

Andi menegaskan bila tak ada segera perubahan kontrak soal eskalasi harga proyek maka skenarionya sangat mengerikan karena pada dasarnya pelaku usaha kontraktor tentu ingin tetap mencari untung. Jadi bila tak ada eskalasi harga maka Pertama, kualitas akan dikorbankan yang dampaknya sangat serius. Kedua, pada akhir tahun akan banyak kontraktor bermasalah dengan hukum karena mengerjakan di bawah spesifikasi yang sesuai kontrak.

Ketiga, bisa jadi akan ada pengurangan volume proyek demi sesuai spesifikasi tapi konsekuensi banyak proyek mangkrak, misalnya pengerjaan jalan yang harusnya 2 Km tapi hanya cukup biayanya untuk 1 km saja.

"Ini kondisinya force majeure, harus segera ada tindakan dari pemerintah," katanya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kontraktor 'Nangis Darah', Menteri Jokowi Turun Tangan