Eropa Terpecah, Negara Ini Kecam Sanksi terhadap Rusia

Jakarta, CNBC Indonesia - Sikap negara-negara Eropa mulai terpecah terkait sanksi terhadap Rusia atas aksi militernya di Ukraina. Kali ini, perbedaan sikap kembali ditunjukan oleh Hungaria.

Mengutip Russia Today, Ketua Majelis Nasional Hungaria Laszlo Kover menyatakan sikapnya untuk mengutuk sanksi Uni Eropa (UE) terhadap Rusia. Ia mengatakan sanksi ini telah memiliki efek yang sangat parah bagi perekonomian Benua Biru.

"Politisi Brussel mengayunkan kaki mereka tanpa kuda di bawah mereka," katanya kepada peserta festival Kurultaj, sebuah acara tahunan yang merayakan budaya kuda nomaden stepa Eurasia dan Turki, akhir pekan lalu.

"Sanksi adalah sesuatu yang sangat salah dari intinya dan akan mengakibatkan kehancuran ekonomi bagi Eropa."

"Ketika Timur dan Barat saling berhadapan, itu hanya membawa kemunduran. Tetapi jika mereka bekerja sama, itu memberi Hungaria kesempatan untuk bangkit," tambahnya.

Kover adalah anggota partai Fidesz pimpinan Perdana Menteri (PM) Viktor Orban. Orban sendiri merupakan salah satu pemimpin Eropa yang beberapa kali menyerang UE dan membela Rusia.

Dalam pidato bulan lalu, Orban dengan blak-blakan menilai bahwa "sanksi itu tidak mengganggu stabilitas Moskow" sebagaimana dimaksud. Sebaliknya, dia berkomentar bahwa sanksi ini membawa "Eropa dalam masalah."

UE sendiri bergantung pada Rusia untuk sekitar 40% gasnya dan sepertiga minyaknya. Namun saat serangan Rusia ke Ukraina, aliansi negara Benua Biru itu justru menjatuhkan sanksi parsial terhadap minyak Moskow yang membuat harga bahan bakar di wilayah itu naik tajam.

Dengan beberapa negara UE yang mulai mengambil sikap untuk menjatah penggunaan energi, Hungaria telah berhasil membuat pengecualian dari embargo minyak. Budapest bahkan mengaku telah melakukan pembicaraan dengan Moskow untuk meningkatkan pembelian gasnya.

Orban pun membela diri atas keputusannya membeli minyak Rusia ini. Ia menyebut 'Brussel bukan bos kami,' dan bahwa 'negara Hungaria yang merdeka dan berdaulat' akan bekerja untuk 'mencegah' kebijakan UE yang tidak sesuai dengan kepentingan nasionalnya.