Nah Lho, PBB Dorong Pajak Tambahan untuk Perusahaan Migas

Jakarta, CNBC Indonesia - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengusulkan agar ada pajak khusus tambahan bagi perusahaan minyak dan gas (migas).

Usulan tersebut dilontarkan di tengah melambungnya harga energi yang dipicu oleh perang Rusia di Ukraina. Guterres mengatakan "tidak bermoral" bagi perusahaan untuk mengambil untung dari krisis.

Seperti diketahui, serangan Rusia ke Ukraina pada Februari lalu telah memperburuk kekurangan minyak dan gas global, mengganggu akses ke minyak dan gas dari Rusia sebagai pemasok utama, dan mendorong harga lebih tinggi.

Di sisi lain, rumah tangga harus bergulat dengan tagihan energi yang lebih tinggi.

"Ketamakan yang aneh ini menghukum orang-orang termiskin dan paling rentan, sambil menghancurkan satu-satunya rumah kita bersama," kata Guterres, dikutip dari BBC, Kamis (4/8/2022).

"Saya mendesak semua pemerintah untuk mengenakan pajak atas keuntungan yang berlebihan ini, dan menggunakan dana tersebut untuk mendukung orang-orang yang paling rentan melalui masa-masa sulit ini," katanya.

Guterres memperingatkan bahwa harga energi yang tinggi akan memiliki konsekuensi yang luas, karena rumah tangga dan pemerintah di seluruh dunia akan terus berada di bawah tekanan.

"Banyak negara berkembang, tenggelam dalam utang, tanpa akses keuangan, dan berjuang untuk pulih dari pandemi Covid-19, bisa melewati ambang batas," katanya. "Kami sudah melihat tanda-tanda peringatan gelombang pergolakan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak bisa dihindari."

Bulan lalu, Inggris menyetujui 25% 'pajak tak terduga' pada perusahaan energi. Pemerintah mengatakan akan meningkatkanpendapatn sekitar 25 miliar pound untuk membantu mengimbangi tagihan energi rumah tangga yang telah melonjak.

Beberapa negara lain, seperti Italia, telah memberlakukan tindakan serupa.

Sementara itu, anggota parlemen Prancis baru-baru ini menolak langkah seperti itu, dan hanya ada sedikit momentum politik di AS, meskipun ada proposal pajak 'rejeki nomplok' dari beberapa anggota Kongres.

Frank Macchiarola, Wakil Presiden Senior American Petroleum Institute mengatakan seruan untuk pajak 'rejeki nomplok' itu salah arah.

"Para pembuat kebijakan harus fokus pada peningkatan pasokan energi dan pengurangan biaya bagi orang Amerika. Pemberlakuan pajak baru pada industri kita akan melakukan kebalikannya dan hanya menghambat investasi pada saat yang paling dibutuhkan," katanya.