Bos Perusahaan Konstruksi Ketemuan, Ungkap 2 Masalah Utama
Intan Rakhmayanti Dewi, CNBC Indonesia
30 July 2022 17:45
Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha jasa konstruksi meminta pemerintah memberikan sejumlah relaksasi. Yang diharapkan bisa membantu di tengah persoalan akibat tekanan ekonomi global.
Hal itu mengemuka dalam pertemuan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia bersama 13 asosiasi badan usaha konstruksi di kawasan Kebayoran, Jakarta, Jumat (29/7/2022). Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Infrastuktur KADIN Insannul Kamil mengatakan, ketua-ketua asosiasi badan usaha jasa konstruksi mengemukakan 2 permasalahan yang saat ini sedang dihadapi.
Pertama, persyaratan yang memberatkan pengusaha jasa konstruksi terkait pelaksanaan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 05/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Disebutkan, mayoritas badan usaha mengalami kesulitan dalam mengurus Sertifikat Badan Usaha (SBU).
"Hal ini disebabkan oleh beratnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah badan usaha untuk bisa mendapatkan sertifikasi badan usaha," kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (30/7/2022).
Dari data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hanya ada sekitar 11% jumlah sub-klasifikasi dari badan usaha yang masih dapat beroperasi, sisanya sebesar 88% diperkirakan sudah tidak dapat melanjutkan usahanya.
Hal ini berpotensi mengganggu realisasi pembangunan infrastruktur nasional dan bertentangan dengan tujuan utama diterbitkannya UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Karena itu, KADIN dan asosiasi meminta pemerintah menerbitkan relaksasi persyaratan perizinan berbasis risiko yang diatur dalam PP No 05/2021. Relaksasi tersebut termasuk penambahan masa berlaku Sertifikat Badan Usaha dari 3 tahun menjadi 9 tahun ke belakang.
Selain itu, pemerintah diminta memberikan kemudahan atas persyaratan pemenuhan tenaga kerja bersertifikat (SKK) untuk kualifikasi Kecil dengan menyampaikan surat pernyataan komitmen pemenuhan ketersediaan tenaga kerja bersertifikat hingga 31 Desember 2023. Sambil menunggu tindak lanjut Amar Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan UU No 11/2020 beserta peraturan turunannya.
Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang dinilai masih tergolong sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan akan jumlah tenaga kerja yang dipersyaratkan di seluruh jenjang.
Dimana per 8 Juni 2022, LSP baru bisa memproduksi 7,373 orang pemegang Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) untuk semua jenjang, jika kebutuhan Standar Kompetensi Kerja dari setiap Badan Usaha sesuai PP 05/2021 adalah minimal 1 orang Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan 1 orang Penanggung Jawab Sub-klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).
"Saat ini jumlah Badan Usaha aktif data di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah 100 ribu. Jika masing-masing BU perlu 2 pemegang SKK maka diperlukan setidak-tidaknya 200 ribu pemegang SKK," ungkapnya.
Permasalahan kedua yang jadi sorotan dalam pertemuan tersebut adalah terkait dampak inflasi global ke harga operasional konstruksi. Dan berdampak negatif pada penyelenggaraan kegiatan ekonomi di masyarakat termasuk sektor jasa konstruksi. Kenaikan harga tersebut juga ikut mendorong kenaikan harga material, biaya transportasi dan biaya pendukung lainnya, sehingga menyebabkan kontrak yang telah disepakati berisiko tidak dapat diselesaikan.
Pengusaha pun mengajukan permohonan kepada Menteri PUPR untuk menerbitkan kebijakan penyesuaian harga (eskalasi) proyek jasa konstruksi agar kualitas pembangunan produk konstruksi tetap terjaga dengan baik.
"Hal ini penting untuk dilakukan guna menyelamatkan pengusaha jasa konstruksi untuk tetap dapat melaksanakan usaha secara sehat, membangun infrastruktur yang berkualitas, serta menciptakan lapangan kerja untuk kesejahteraan rakyat Indonesia." pungkasnya.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Boy Thohir Pimpin Kadin Indonesia Komite Tiongkok
Most Popular