Gara-gara Hal Ini, Biodiesel Jadi Tak Perlu Disubsidi
Foto: Diolah dari foto M.Sabki / Edward Ricardo (CNBC Indonesia)
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman angkat bicara mengenai pendanaan program biodisel B40, meski ada anggaran yang hilang dari dihapusnya Pungutan Ekspor (PE) produk sawit. Namun dari kondisi naiknya harga solar malah membuat pihaknya diuntungkan.
Eddy menjelaskan BPDPKS memiliki tugas untuk memberikan dukungan dalam pembiayaan menutup selisih harga biodiesel dengan harga solar. Jika harga biodiesel di atas harga solar.
Sedangkan kondisinya saat ini harga solar tengah naik, yang membuat BPDPKS tidak harus melakukan penyaluran sejak Juni kemarin.
"Alhamdulillah sejak Juni harga solar naik, CPO relatif turun sehingga beban BPDPKS untuk penyaluran bulan Juni mungkin sampai akhir tahun tidak ada karena selisihnya gak ada," kata Eddy pada acara Uji Jalan B40 di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (27/7/2022).
Sehingga aturan Pungutan Ekspor untuk produk sawit yang dicabut hingga 31 Agustus kemarin belum mempengaruhi kinerja program dari BPDPKS.
"Artinya sampai Agustus tidak ada pungutan Ekspor, ini memang berdampak pada penerimaan BPDPKS yang tujuannya untuk membiayai program BPDPKS, mulai dari planting, SDM hingga penyediaan Biodisel," katanya.
"Namun dijelaskan tadi HIP Biodisel lebih rendah dengan solar sehingga BPDPKS tidak menanggung penyaluran Juli dan Agustus juga selisihnya negatif. Artinya BPDPKS tidak ada kewajiban menutup HIP biodisel dan solar," tambahnya.
Untuk diketahui, dari Special Dialogue CNBC Indonesia, Senin (25/7/2022), Dijelaskan potensi kehilangan pendapatan BPDPKS karena pungutan ekspor yang dihapus mencapai Rp 16 triliun. Namun sampai diyakini hal itu tidak mengganggu program BPDPKS.
"Kami sudah simulasikan dana BPDPKS masih cukup untuk pengembangan kelapa sawit," kata Plt Direktur Kemitraan BPDPKS Kabul Wijayanto.
[Gambas:Video CNBC]
Kemendag Godok Aturan CPO Usai Dilarang Ekspor
(emy/mij)
