Blak-blakan Sekjen PDIP: Inflasi Tinggi Memukul Wong Cilik

Jakarta, CNBC Indonesia - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto blak-blakan perihal sudut pandang dan sikap partai merespons dinamika perekonomian terkini. Hal tersebut dibeberkan Hasto saat menjawab pertanyaan CNBC Indonesia dalam taklimat media virtual, Kamis (21/7/2022).

Dia menjelaskan, terkait dengan persoalan perekonomian, termasuk krisis pangan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah mewanti-wanti sejak lama, tepatnya ketika pandemi Covid-19 dimulai pada Maret 2020. Saat itu, Megawati memberikan instruksi tertulis kepada seluruh kepala daerah yang diusung PDIP, struktur partai, dan seluruh anggota legislatif bahwa krisis akibat pandemi tidak akan bisa diatasi dalam jangka pendek.

"Karena saat itu kan muncul skenario bahwa itu hanya beberapa bulan, enam bulan. Nah bulan Maret (2020), Ibu Mega sudah mengeluarkan instruksi, termasuk implikasinya terkait dengan perekonomian rakyat. Juga terhadap pangan. Maka menghadapi krisis akibat pandemi itu, partai mengeluarkan instruksi untuk menanam 10 tanaman yang menjadi pendamping dari beras, yaitu sebagai kerja konkret dari tiga pilar partai," ujar Hasto.

Belakangan, peringatan terkait krisis pangan kembali disuarakan Megawati, tepatnya saat membuka program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan Tahun 2022 yang dipusatkan di Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu (17/7/2022). Ketika itu, Megawati mengingatkan kalau sedang terjadi krisis pangan di dunia.

"Nah inilah yang sebenarnya hal-hal strategis yang menurut PDIP jauh lebih penting, jauh lebih strategis dari pada kita berbicara manuver elite untuk 2024. Masalah perekonomian ini jauh lebih penting dan strategis daripada kita berbicara tentang calon presiden dan wakil presiden karena semua pemimpin di dalam menghadapi persoalan ini justru dituntut kepekaan dan tanggung jawab politiknya untuk turun ke bawah melakukan suatu upaya-upaya konstruktif di dalam mengatasi (masalah) perekonomian ini," kata Hasto.

Dia pun mengingatkan kalau inflasi saat ini betul-betul menjadi ancaman, tak hanya di tataran global semata, melainkan juga di tanah air.

"Di AS, di Inggris akibat kenaikan (harga) energi, dan kemudian kenaikan harga bahan-bahan pokok. Inflasi ini akan memukul wong cilik yang merupakan basis utama PDIP. Inflasi ini juga memukul mereka yang berpenghasilan tetap termasuk para pensiunan. Karena itulah ini harus diatasi," ujar Hasto.

Kemudian, lanjut pria kelahiran Yogyakarta itu, pandemi telah menyebabkan perekonomian terkontraksi hingga terjebak resesi tahun lalu. Agar tidak terulang lagi, skala prioritas harus disiapkan demi menyelamatkan perekonomian rakyat dengan instrumen gotong royong.

"Misalnya sistem perpajakan kita perbaiki. Ini Ibu Sri Mulyani (menteri keuangan) telah melakukan suatu kebijakan fiskal yang sangat baik, realokasi anggaran untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyat. Ini masalah yang sangat berat karena menurunnya pertumbuhan ekonomi juga berdampak kepada kapasitas perekonomian kita di dalam menciptakan lapangan kerja," kata Hasto.

"Belum akibat sistem pendidikan yang dilaksanakan secara daring tentu saja juga mengandung berbagai kelemahan. Selain aspek kelebihan dari sisi kecepatan, kemudahan dan sebagainya. Belum juga dari tekanan perekonomian nasional. Nah dengan demikian masalah perekonomian rakyat inilah harus menjadi prioritas kita," lanjutnya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, dari sisi fiskal, pekerjaan rumah dari pemerintahan Presiden Jokowi bertambah berat karena subsidi yang diberikan kepada rakyat akibat kenaikan harga energi, terutama harga bahan bakar minyak (BBM), menjadi beban fiskal. Oleh karena itu, PDIP merekomendasikan kepada Jokowi untuk menyempurnakan sistem social safety net atau jaring pengaman sosial.

Caranya, menurut Hasto, dengan mendorong seluruh menteri yang bertugas menangani kemiskinan saling berkoordinasi. Sehingga ketika diperlukan dalam waktu cepat, dapat dilakukan suatu kebijakan-kebijakan untuk membantu rakyat miskin.

"Misalnya dengan cash transfer, insentif bagi UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) atau insentif bagi sektor-sektor pertanian agar lonjakan kenaikan harga bisa dikendalikan sehingga tidak memicu inflasi yang membahayakan perekonomian kita," ujar Hasto.

"Itu arah yang didorong PDIP agar di dalam menghadapi pandemi ini skala prioritas di dalam menciptakan lapangan kerja bagi rakyat itu diprioritaskan. Meskipun ini membawa implikasi bagi beban subsidi yang begitu besar," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hasto pun menilai PT Pertamina (Persero) telah melakukan berbagai langkah terobosan untuk melakukan pendataan agar subsidi terhadap BBM betul-betul ditujukan bagi kepentingan masyarakat banyak. Tidak dinikmati kaum kaya dengan mobil-mobil mewah yang justru bisa menikmati subsidi dari harga BBM dari pemerintah.

"Intinya situasi global dan nasional memang tidak menggembirakan, penuh tantangan. Tetapi optimisme terbangun karena bapak presiden Jokowi ini tahu skala prioritas dan menteri keuangan juga memiliki leadership yang sangat baik di dalam tata kelola fiskal kita," kata Hasto.