Pembatasan Beli Pertalite Kapan Jalan? Ini Kata ESDM..

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah hingga kini belum menerapkan kebijakan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi. Padahal, tanpa pengendalian ekstra, kuota untuk kedua jenis BBM tersebut akan jebol pada tahun ini.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan kebijakan pembatasan pembelian BBM jenis penugasan dan subsidi akan berlaku setelah revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) beserta petunjuk teknis pembelian Pertalite rampung.

"Tunggu Perpres selesai, kita sudah kaji cukup panjang tapi kita gak berani (sampaikan)," kata dia Gedung Kementerian ESDM, Rabu (20/7/2022).

Baca: Harga BBM Resmi Naik! Cek Harga Terbaru di SPBU Pertamina

Menurut Tutuka, perihal BBM dimana-mana merupakan isu yang cukup sensitif, sehingga perlu kehati-hatian dalam memutuskan suatu kebijakan. Namun yang pasti pihaknya akan terus memonitor terkait kondisi penyaluran BBM di lapangan.

BPH Migas sebelumnya menyatakan bakal berupaya melakukan pengendalian alokasi volume penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dan Solar subsidi. Apalagi jika sampai pada tahun ini tidak ada penambahan kuota untuk kedua produk BBM tersebut.

Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman mengatakan pihaknya saat ini tengah menghitung berapa potensi penghematannya jika pembatasan pembelian Pertalite maupun Solar diberlakukan.

Baca: 150 Ribu Mobil Rama-ramai Daftar MyPertamina, Kalian Juga?

"Saat ini lagi dihitung berapa penghematannya jika diterapkan 1 Agustus atau 1 September," ujar Saleh kepada CNBC Indonesia, Senin (11/7/2022).

Menurut Saleh jika konsumsi Pertalite pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar 10% saja, maka hingga akhir tahun konsumsinya diperkirakan akan tembus 25 juta kilo liter (kl). Sementara, jika konsumsinya naik sebesar 20%, maka hingga akhir tahun konsumsinya diproyeksi mencapai 28 juta kl. "Untuk tidak jebol, pengaturan yang diperketat," kata dia.

Sementara, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI beberapa waktu lalu menyatakan tidak memberikan rekomendasi penambahan kuota Pertalite dan Solar untuk tahun ini.

Baca: 50 Kota Wajib Daftar Beli Pertalite, Jakarta-Bekasi Termasuk!

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah memastikan tidak akan ada tambahan alokasi kuota untuk Pertalite maupun Solar. Alih-alih ingin memberikan tambahan, Said menyarankan agar Pertamina dapat melakukan pembatasan dengan program yang saat ini sedang berjalan.

"Tidak ada penambahan kuota dan banggar memberikan kesempatan bagi Pertamina membangun sistem baik lewat MyPertamina atau dengan sidik jari karena barang subsidi adalah barang yang diperuntukkan 40% masyarakat bawah," kata Said kepada CNBC Indonesia, Jumat (8/7/2022).

Saat ini, Pertamina sendiri memang masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan kendaraannya sebagai pengguna BBM Pertalite maupun Solar subsidi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya perusahaan mengendalikan kuota volume kedua BBM tersebut.

Said optimistis jika pembatasan tersebut dapat dilakukan, maka kuota BBM Pertalite maupun Solar akan aman hingga akhir tahun ini. "Sama halnya dengan elpiji tabung 3 Kg yang terus bertambah dari 3 juta metrik ton sekarang sudah 8 juta metrik ton dan kalau terus minta pertambahan artinya kemiskinan naik tajam padahal faktanya juga tidak," katanya.

Menurut Said selama ini LPG 3 Kg setidaknya hanya dinikmati 22% masyarakat bawah dan 86% masyarakat berpenghasilan tinggi. Sehingga, jika kondisi tersebut kemudian diteruskan menjadi tidak sehat karena yang mau dibantu akhirnya tidak mendapatkan apapun dari barang subsidi.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Forum Kapasitas Nasional, Kejar Target 1 Juta Bph Migas 2030