Kenang Sri Mulyani Saat Kebijakannya Diragukan IMF Dkk!

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
16 July 2022 16:15
Indonesia's Finance Minister Sri Mulyani Indrawati speaks during a side event on the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting in Nusa Dua, Bali, Indonesia, 14 July 2022. Made Nagi/Pool via REUTERS
Foto: REUTERS/POOL

Bali, CNBC Indonesia - Pandemi Covid-19 membuat pemerintah harus merombak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan melebarkan defisit di atas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Kendati demikian, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kebijakan defisit di atas 3% tersebut harus terbatas hingga 2022. Di tahun depan, defisit APBN harus kembali maksimum 3% dari PDB.

"Kebijakan fiskal memungkinkan untuk memiliki defisit lebih dari 3% dan juga tindakan luar biasa, di mana Bank Indonesia dapat membeli obligasi pemerintah secara langsung," jelas Sri Mulyani dalam seminar bertajuk Macroeconomic Policy Mix For Stability and Economic Recovery di Bali, Jumat (14/7/2022). Juga turut hadir Menkeu AS Janet Yellen.

Pembiayaan defisit pada dasarnya merupakan hal yang sangat suci dan independensi bank sentral menjadi taruhan. Tapi, cara pemerintah membingkainya ke pasar dan ke ekonomi seperti yang itu.

"Apa yang kami bingkai adalah bahwa pada saat itu, volatilitas pasar tidak membenarkan tingkat harga atau imbal hasil obligasi pemerintah. [...] Kami mencoba menambatkan bauran kebijakan ini agar tidak menjadi kebiasaan yang akan berlanjut," jelas Sri Mulyani.

Pelebaran defisit APBN lebih dari 3% tersebut, kata Sri Mulyani demi melindungi masyarakat agar tercegah dari penularan virus Covid-18, memberikan bantalan sosial, dan pengamanan kemanusiaan.

"Jadi, tidak seperti cek dari bank sentral yang bisa saya belanjakan apapun," ujarnya.

Situasi yang dihadapi dan instrumen kebijakan serta regulasi yang disusun bersama parlemen mampu menjawab tantangan dan ancaman yang luar biasa tersebut.

Selanjutnya, kredibilitas dan kompetensi kelembagaan serta reputasi sangat dibutuhkan. "Kami mengumumkan dan dituangkan di dalam undang-undang hanya untuk tiga tahun. Kami menerima cukup banyak pertanyaan, termasuk dari lembaga pemeringkat saat itu," ujarnya.

"Yang ditanyakan IMF kepada kita apakah tidak terlalu singkat untuk memiliki waktu tiga tahun? Bagaimana bisa tahu bahwa pandemi akan berakhir dalam tiga tahun? Tidak ada yang tahu," ujarnya lagi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) berbincang dengan Secretary of the Treasury Amerika Serikat Janet Yellen sebelum acara pembukaan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 di Nusa Dua, Bali, Jumat (15/7/2022). Pertemuan tersebut berlangsung 15-16 Juli 2022 untuk membahas tujuh agenda utama menyangkut berbagai isu ekonomi global dan keuangan. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana.Foto: ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) berbincang dengan Secretary of the Treasury Amerika Serikat Janet Yellen sebelum acara pembukaan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 di Nusa Dua, Bali, Jumat (15/7/2022). Pertemuan tersebut berlangsung 15-16 Juli 2022 untuk membahas tujuh agenda utama menyangkut berbagai isu ekonomi global dan keuangan. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana.

Oleh karena itu, kata Sri Mulyani sangat penting untuk menjangkar kredibilitas.

"Yang tak kalah pentingnya, ketika Anda merancang kebijakan ekonomi makro dalam hal, apa tujuan yang ingin dicapai, bagaimana Anda akan mencapainya dan transparansi mengenai pengelolaan atau pelaksanaan kebijakan itu," ujar Sri Mulyani lagi.


(cap/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Menkeu AS: Terima Kasih Menteri Sri Mulyani

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular