Pembiayaan Berkelanjutan Bakal Dibahas di Forum B20-G20

Khoirul Anam, CNBC Indonesia

14 July 2022 10:43

Jakarta, CNBC Indonesia - B20 Finance & Infrastructure Task Force menggelar forum dialog B20-G20 Indonesia yang menekankan pada pembiayaan berkelanjutan demi pemulihan global. Dialog bersama ini mengambil tema "Building Coalitions to Enable Greener and Smarter Infrastructure Development at Scale" dan digelar pada hari ini, Kamis (14/7/2022).

Dialog B20-G20 Indonesia diinisiasi oleh B20 Finance & Infrastructure Task Force bersama dengan PwC Indonesia sebagai Knowledge Partner.

Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani mengatakan forum ini akan mendiskusikan rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan B20 Finance & Infrastructure Task Force. Di samping itu, bagaimana mengimplementasikan rekomendasi tersebut untuk menghasilkan dampak yang lebih besar.

"Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi investasi pemerintah dan sektor swasta untuk pengembangan infrastruktur sekaligus terhadap akses pembiayaan. Untuk itu, dalam pertemuan ini para pebisnis, menkeu, dan gubernur bank sentral harus berkomitmen untuk berkolaborasi mengupayakan peningkatan sumber pembiayaan untuk infrastruktur dengan cara yang berkelanjutan, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau," jelas Shinta dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (14/7/2022).

Baca:

Sri Mulyani Beberkan Suramnya Dunia: Covid, Perang & Inflasi

Acara ini mendatangkan beberapa menteri kabinet dan perwakilan kementerian, antara lain Menteri Bappenas RI Suharso Monoarfa, Menteri ESDM RI Arifin Tasrif, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Wakil Menkeu RI Suahasil Nazara, dan Deputy of Economic Affairs Bappenas, Ministry of National Development Planning of Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti.

Kemudian Gubernur BI Perry Warjiyo, Managing Director of Development Policy and Partnerships World Bank Mari Elka Pangestu, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI Luky Alfirman, dan Deputy Chair Finance & Infrastructure Task Force/Deputy CEO Indonesia Investment Authority (INA) Arief Budiman.

Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan bahwa revitalisasi pembiayaan dan infrastruktur global yang berkelanjutan, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau perlu diakselerasi. Adapun hal ini dengan melibatkan sektor swasta untuk mendukung investasi publik dan lembaga keuangan internasional.

"Hal ini sejalan dengan G20 Roadmap to Infrastructure. Mobilisasi investasi infrastruktur juga dilakukan untuk meningkatkan inklusi sosial dan mengatasi kesenjangan antar wilayah. Dalam rangka mendukung inisiatif tersebut, lembaga keuangan internasional perlu memfasilitasi melalui penyediaan trust fund guna membantu negara miskin dan berkembang," jelas Arsjad.

Lebih lanjut, Chair Finance & Infrastructure Task Force/CEO Indonesia Investment Authority (INA) Dr. Ridha Wirakusumah menyampaikan, selama 10 bulan gugus tugas Finance & Infrastructure yang terdiri dari 115 anggota dari 25 negara, telah merumuskan empat butir rekomendasi kebijakan yang didiskusikan bersama pada acara B20-G20 Dialogue. Rumusan final rekomendasi selanjutnya akan diajukan dalam KTT G20.

Empat rekomendasi yang dirumuskan yaitu meningkatkan akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau dan sesuai. Kedua, mendorong kolaborasi antar negara untuk mempercepat transisi menuju net-zero, di mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi.

Rekomendasi ketiga adalah mempercepat pengembangan dan adopsi infrastruktur digital, serta keempat, memperbaiki regulasi jasa keuangan global untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan stabilitas.

"Keempat rekomendasi dari gugus tugas Finance & Infrastructure berangkat dari fakta bahwa saat ini masih terdapat sebuah kesenjangan infrastruktur, perbedaan yang signifikan antara perkiraan kebutuhan infrastruktur dan realisasi penyediaan infrastruktur," kata dia.

Menurut dia, sebagian besar hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pendanaan pemerintah dan ketidaktersediaan pembiayaan swasta untuk mengisi kesenjangan yang ada. Kesenjangan infrastruktur juga diperparah oleh pandemi Covid-19.

Diperkirakan, kesenjangan infrastruktur secara kumulatif akan mencapai US$ 10,6 triliun pada 2040 di negara-negara G20 dan US$ 15 triliun di seluruh dunia. Keadaan ini lebih signifikan terlihat pada negara-negara berkembang, seperti Indonesia.

"Inti dari forum dialog ini adalah sesi panel, di mana Co-Chairs dari B20 Finance and Infrastructure Task Force yang mewakili perusahaan multinasional terkemuka, bersama dengan perwakilan pemerintah Indonesia akan berbagi pemikiran mereka tentang sorotan utama dari setiap rekomendasi," ujar dia.

Sesi diskusi panel pertama dimoderasikan oleh Finance and Infrastructure Task Force Policy Manager dan Partner di PwC Indonesia Radju Munusamy. Dalam sesi ini membahas empat tema rekomendasi tersebut.

Panel pertama diisi oleh Vice Chairman, ASEAN & President Commissioner, Indonesia Standard Chartered, Task Force Deputy Co-Chair, Rino Donosepoetro; Head of Fiscal Policy Agency Ministry of Finance Indonesia, Febrio Kacaribu; dan General Manager and Head of Commercial Banking South and SouthEast Asia HSBC, Amanda Murphy.

Sesi panel kedua dengan pembahas Executive Vice President & Head of CDPQ Global & Global Head of Sustainability, Task Force Co-Chair Marc-André Blanchard; Vice President for East Asia, Southeast Asia, and the Pacific, Asian Development Bank, Ahmed M. Saeed; Deputy of Economic Affairs Bappenas, Ministry of National Development Planning of Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti; dan B20 Finance and Infrastructure Task Force Knowledge Partner Team Leader dan Infrastructure Leader di PwC Indonesia, Julian Smith.

Nantinya, di acara penutupan, perwakilan dari Pemerintah India akan melanjutkan Presidensi G20-B20 2023 dan diwakilkan oleh Chief Economic Adviser to The Government India V. Anantha Nageswaran, sementara dari dunia usaha-industri India akan diwakilkan oleh Member of CII National Council, Chief Executive Officer and Managing Director of L&T SN Subrahmanyan.

Sesi panel ini merupakan dialog yang terbuka bagi publik. Masyarakat yang ingin mengikuti forum ini bisa mendaftarkan diri melalui link ini.