RI Buktikan di G20, Target PLTU Pensiun 2030 Tak Omong Kosong
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
14 July 2022 08:50
Bali, CNBC Indonesia - Pemerintah mengungkapkan pada hari kedua pelaksanaan Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) dan Finance Central Bank Deputies Meeting (FCBD) yang berlangsung ini, mau memperkenalkan sistem pendanaan transisi energi di Indonesia.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin menjelaskan sistem pendanaan transisi energi yang dilakukan Indonesia akan dilakukan lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF).
"Acara besok itu akan soft launching country platform, itu adalah suatu mekanisme untuk melakukan energi transition," jelas Masyita dalam Taklimat Media Bali Nusa Dua Convention Centre, dikutip Kamis (14/7/2022).
Seperti diketahui, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 29% dengan upaya dan sumber daya sendiri dan pengurangan CO2 hingga 41% dengan dukungan internasional.
Masyita bilang, SMI ditunjuk sebagai country platform manager dalam rangka pemberian dukungan fiskal pemerintah untuk pendanaan dan pembiayaan transisi energi.
Keputusan PT SMI sebagai country manager telah tertuang Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 275 Tahun 2022. Country platform bertugas sebagai pengelola atau pengatur pendanaan untuk transisi energi.
"Country platform manager akan bekerjasama menciptakan berbagai instrumen keuangan, termasuk berbagai loan, development loan, local financing, bahkan equity financing dalam bentuk kepemilikan," jelas Masyita.
Salah satu transisi energi yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yang diharapkan bisa berjalan mulai 2030. Kendati demikian, saat ini pemerintah lewat otoritas yang berkaitan tengah membangun peta jalan tersebut.
Diharapkan lewat peta jalan tersebut, transisi energi yang akan dijalankan tidak akan mengganggu laju perekonomian di dalam negeri.
"Untuk melakukan transisi ini harus sistematis dan pelan-pelan, dengan memperhatikan aspek keadilan bagi konsumen, pemerintah, dan perusahaan energi supaya sustainable," ujar Masyita.
"Secara umum akan terus memperhatikan bauran terhadap GDP dan lingkungan, supaya kita mendapat benefit. Karena banyak dari global financing yang juga sangat sulit mendapatkan pendanaan untuk bauran energi," kata Masyita melanjutkan.
Lewat PT SMI, Indonesia akan memiliki dua jenis pendanaan untuk transisi energi, yakni SDG Indonesia One untuk membangun energi baru terbarukan (EBT) dan satu lagi untuk menutup atau mengurangi masa produksi batubara.
Adapun diketahui, PT SMI telah menyalurkan pembiayaan ke sektor EBT dengan total komitmen mencapai sekira US$ 500 juta. Pendanaan tersebut disalurkan ke berbagai macam proyek energi terbarukan seperti tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, biomassa, dan panas bumi.
"Kalau kita menyuruh PLN untuk menutup (PLTU Batu Bara) ada opportunity loss yang hilang dan sedang disiapkan mekanisme dan dukungannya sebagai kerangka pendanaan," jelas Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad.
(cap/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Lonjakan Harga Barang, "Badai Ancaman Baru" Dunia
Most Popular