
Tak Didukung Pasukannya soal Putin, Presiden Ini Balas Dendam

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, mulai melakukan tindakan brutal terhadap rakyatnya sendiri yang meninggalkan negara itu sebagai oposisi terhadap perang Preisden Vladimir Putin dengan Ukraina.
Kini Lukashenko telah mengambil langkah drastis di negaranya sendiri, dengan mempersiapkan pembatasan tambahan untuk warga yang akan keluar. Ia dilaporkan akan membatasi hak mereka untuk meninggalkan negara itu hingga enam bulan.
"Belarusia mempersiapkan pembatasan tambahan untuk keluarnya warga negara," tulis The Kyiv Independent, dilansir Express, Rabu (13/7/2022).
Sementara itu, Reformasi Belarusia melaporkan "sebuah rancangan undang-undang mengusulkan untuk memberi KGB kemampuan untuk membatasi hak warga negara meninggalkan negara itu hingga enam bulan jika itu 'bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional'."
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu para perwira militer Belarusia menyatakan penentangan mereka terhadap perang Moskow di Ukraina.
Dalam surat terbuka kepada Lukashenko pada akhir pekan lalu, perwira senior dari Brigade Kelima Pasukan Khusus memperingatkan sekutu Putin itu agar tidak mengirim pasukan untuk berperang di Ukraina. Menurutnya, keputusan tersebut adalah bunuh diri murni
"Dengan memasuki perang melawan Ukraina, Belarus akan diusir dari komunitas negara-negara beradab dan akan menjadi orang buangan internasional selama bertahun-tahun yang akan datang," tulis para perwira militer, dilansir Newsweek.
Sebelumnya, Belarusia telah mengizinkan Rusia untuk menempatkan pasukannya dan melakukan latihan militer skala besar di negara itu sejak awal perang sejak 24 Februari. Sementara pada Mei, Belarusia meluncurkan latihan skala besar pasukan militernya untuk menguji kesiapan tempur tentaranya, menurut kementerian pertahanan negara tersebut.
Namun, beberapa anggota tentara Belarusia masih mengecam perang tersebut. Hal ini juga tertuang dalam surat terbuka itu.
"Pendudukan Rusia atas wilayah Ukraina yang diakui secara internasional, yang merupakan teman negara kita, dan upayanya untuk menarik Belarusia ke dalam perang yang benar-benar tidak beralasan melawan negara berdaulat hanya dapat dilihat sebagai penghancuran kedaulatan Belarus," jelas surat tersebut.
"Saat ini para perwira dari brigade kelima Pasukan Khusus telah mengamati pelanggaran paling serius dari Klausul Satu Konstitusi Belarusia oleh kepemimpinan politik tertinggi Rusia. Menurut Klausul ini, Republik Belarusia mempertahankan supremasi dan otoritas penuh pada wilayahnya sendiri. Ia juga menikmati kemerdekaan atas politik internal dan luar negerinya," tambahnya.
Warga Belarusia rupanya juga tidak mendukung perang di Ukraina, menurut jajak pendapat baru yang diterbitkan oleh Chatham House. Jajak pendapat pada Juni menemukan hanya 23% orang yang mendukung Rusia, dibandingkan dengan 28% pada Maret.
Adapun, hanya 5% dari populasi berpikir bahwa tentara Belarusia harus bergabung dengan Rusia untuk berperang, menurut Rygor Astapenya, direktur Inisiatif Belarusia Chatham House.
Awal bulan ini, Lukashenko memperingatkan negara-negara bekas Uni Soviet lainnya agar tidak menjauh dari Rusia setelah serangannya ke Ukraina.
Putin juga menekankan aliansi Belarusia-Rusia ketika dia mengatakan pada forum bilateral di kota Grodno Belarusia pada 1 Juli. Ia mengatakan sanksi dari Barat "mendorong Rusia dan Belarusia untuk mempercepat proses penyatuan."
(tfa/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dukung Putin, Presiden Ini Ditentang Tentaranya Sendiri