
Update Chaos Sri Lanka, Partai Oposisi Satukan Kekuatan

Jakarta, CNBC Indonesia - Partai-partai oposisi utama Sri Lanka mulai bergerak untuk menyatukan diri dan membentuk pemerintahan baru setelah presiden dan perdana menteri mengatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya.
Dilansir The Guardian, pada Minggu (10/7/2022), para pemimpin dari partai-partai politik oposisi utama bertemu untuk membahas transisi kekuasaan yang efektif, menyusul pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa pada Rabu (13/7/2022).
Perdana Menteri sementara Ranil Wickremesinghe, yang baru menjabat sejak Mei, juga setuju untuk mundur jika pemerintahan semua partai dapat dibentuk untuk mengambil alih pemerintahan negara. Wickremesinghe, yang kediaman pribadinya dibakar oleh pengunjuk rasa pada hari Sabtu, menekankan bahwa negara itu menghadapi masa-masa kritis dan membutuhkan pemerintahan yang stabil.
Adapun, para pengunjuk rasa tetap berada di kediaman Rajapaksa dan rumah perdana menteri. Mereka menyatakan bakal tinggal sampai pengunduran diri resmi. Keberadaan presiden tidak diketahui.
Wimal Weerawansa, seorang anggota parlemen yang sebelumnya bergabung dengan partai yang berkuasa tetapi memisahkan diri ketika ekonomi negara itu runtuh, mengatakan bahwa partai-partai oposisi pada prinsipnya setuju untuk membentuk pemerintahan persatuan dengan partisipasi semua pihak untuk sementara waktu. Diskusi dikatakan masih berlanjut tentang siapa yang akan menjadi perdana menteri dan presiden baru.
Pemerintah persatuan kemungkinan hanya akan menjadi tindakan sementara sampai pemilihan parlemen dapat diadakan.
Perlu diketahui, Rajapaksa telah menjadi presiden sejak November 2019 bersama lima anggota keluarganya yang memegang jabatan politik senior. Dia dituduh melakukan korupsi, membangkrutkan negara, dan memicu krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan pada 1948.
Janji Rajapaksa untuk mengundurkan diri pada hari Rabu disampaikan melalui ketua parlemen pada Sabtu malam. Namun, dia masih bersembunyi, dilaporkan di bawah perlindungan militer.
Menurut konstitusi, begitu Presiden Rajapaksa mundur, ketua parlemen Mahinda Yapa Abeywardena untuk sementara akan mengambil alih selama 30 hari, dan kemudian parlemen harus memilih untuk menunjuk pengganti presiden resmi.
Presiden baru diharapkan mampu memimpin Sri Lanka untuk bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Negara tersebut, yang telah gagal membayar utang luar negerinya sebesar US$ 51 miliar, mengharapkan dana talangan darurat sebesar US$ 4 miliar karena cadangan devisanya telah habis dan tidak mampu lagi mengimpor bahan bakar, makanan, dan obat-obatan, yang disebut PBB sebagai "krisis kemanusiaan" yang akan segera terjadi.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ini yang Bikin Sri Lanka Chaos, Semoga Tak Terjadi di RI
