Banggar DPR Tolak Tambahan Kuota Pertalite, Ini Alasannya..

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tidak memberikan rekomendasi penambahan kuota Pertalite dan Solar untuk tahun ini. Padahal jika tidak ditambah, kuota untuk kedua BBM tersebut akan jebol.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah memastikan tidak akan ada tambahan alokasi kuota untuk Pertalite maupun Solar. Alih-alih ingin memberikan tambahan, Said menyarankan agar Pertamina dapat melakukan pembatasan dengan program yang saat ini sedang berjalan.

"Tidak ada penambahan kuota dan banggar memberikan kesempatan bagi Pertamina membangun sistem baik lewat MyPertamina atau dengan sidik jari karena barang subsidi adalah barang yang diperuntukkan 40% masyarakat bawah," kata Said kepada CNBC Indonesia, Jumat (8/7/2022).

Baca: Kuota Pertalite Terancam Habis, Banggar DPR Tolak Penambahan!

Saat ini, Pertamina sendiri memang masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan kendaraannya sebagai pengguna BBM Pertalite maupun Solar subsidi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya perusahaan mengendalikan kuota volume kedua BBM tersebut.

Said optimistis jika pembatasan tersebut dapat dilakukan, maka kuota BBM Pertalite maupun Solar akan aman hingga akhir tahun ini. "Sama halnya dengan elpiji tabung 3 Kg yang terus bertambah dari 3 juta metrik ton sekarang sudah 8 juta metrik ton dan kalau terus minta pertambahan artinya kemiskinan naik tajam padahal faktanya juga tidak," katanya.

Menurut Said selama ini LPG 3 Kg setidaknya hanya dinikmati 22% masyarakat bawah dan 86% masyarakat berpenghasilan tinggi. Sehingga, jika kondisi tersebut kemudian diteruskan menjadi tidak sehat karena yang mau dibantu akhirnya tidak mendapatkan apapun dari barang subsidi.

Baca: Ingat! Motor-Mobil Ini Tak Lagi Boleh Isi Bensin Pertalite

"Termasuk Pertalite dan Solar dinikmati 79% dari 50% masyarakat menengah sedangkan 40% masyarakat bawah hanya menikmati 27%. Maka isunya bukan penambahan kuota. Isu penambahan kuota adalah isu yang dibawa mafia migas," katanya.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebelumnya menyampaikan bahwa kuota Bahan Bajar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi diperkirakan akan jebol pada tahun ini. Oleh sebab itu diperlukan upaya pengendalian dan penambahan kuota guna mengatasi hal tersebut.

Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman menyebutkan rencana penambahan kuota BBM untuk Pertalite dan Solar subsidi sampai saat ini belum diputuskan. Namun, jika kuota kedua BBM tersebut tidak ditambah pada tahun ini, kuota Pertalite dan Solar hanya cukup hingga Oktober-November mendatang.

Baca: Cek Harga Terbaru Pertalite & Pertamax RI, Harusnya Rp17.200

"Antara Oktober- November bergantung perkembangan konsumsi," kata Saleh kepada CNBC Indonesia, Jumat (1/7/2022).

Sementara, Direktur Utama Nicke Widyawati dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI pada Rabu (6/7/2022) memperkirakan pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar akan mulai diberlakukan pada Agustus mendatang. Terutama jika revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) beserta petunjuk teknis pembelian Pertalite rampung dalam waktu dekat.

"Kalau itu diterapkan dalam pembatasan asumsi kita lakukan 1 Agustus," katanya.

Baca: Negara Ini Jual 'Pertamax Plus' Rp300/Liter, Murah Banget!

Adapun, jika pembatasan berlaku mulai Agustus, konsumsi Pertalite pada tahun ini setidaknya akan susut hingga 1,7 juta KL menjadi 26,71 juta KL dari perkiraan sebelumnya sebesar 28,5 juta KL. Begitu juga dengan BBM jenis JBT Solar akan susut dari proyeksi sebelumnya yang mencapai 17,2 juta KL menjadi 16,36 juta KL.

Pemerintah sendiri telah menetapkan kuota Pertalite pada tahun ini sebesar 23,05 juta KL. Sedangkan, untuk solar yakni mencapai 14,91 juta KL.

Selain itu, Nicke mengungkapkan juga perusahaan telah merumuskan kendaraan dengan kriteria apa saja yang nantinya masih berhak menenggak BBM jenis Pertalite.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan Menko Perekonomian, menurutnya pembatasan pengguna Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yakni Pertalite ditetapkan khusus untuk beberapa kategori. Diantaranya yakni untuk roda empat plat hitam yakni dengan spesifikasi mesin 1.500 CC ke bawah dan roda dua dengan spesifikasi mesin 250 cc ke bawah.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dibahas Lagi, Ini Kendaraan yang Boleh Isi Pertalite & Solar