DPR Usul Pertalite Cuma Boleh Buat Motor & Angkutan Umum

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyarankan agar pengguna bahan bakar minyak (BBM) RON 90 atau Pertalite hanya diperuntukan bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua dan angkutan umum.

Said menjelaskan, Pertalite telah ditetapkan sebagai BBM penugasan, oleh karena itu untuk menutupi selisih harga dari harga keekonomian, pemerintah menyiapkan pagu anggaran hingga Rp 502 triliun.

"Harga Pertalite sekarang Rp 7.650 per liter, harga keekonomiannya bukan Rp 30.000 tapi Rp 12.566 per liter. Sehingga spreadnya tidak begitu besar, seperti yang dibayangkan sampai Rp 30.000 per liter," jelas Said kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (30/6/2022).

Baca: Arab Mau Dongrak Harga Minyak, Pertalite Cs Belum Naik Juga

Sehingga, menurut Said tidak ada urgensi untuk menaikan harga Pertalite, karena kompensasi dan subsidi sudah disiapkan.

"Kenapa kita tidak menaikan, persoalannya adalah memang sengaja sepakat untuk tidak menaikan, agar daya beli masyarakat kita tidak tergerus dengan kenaikan harga BBM," ujarnya lagi.

Said pun sepakat agar penyaluran Pertalite dibatasi dengan sistem yang dipersiapkan oleh Pertamina saat ini. Pun, sejak April 2021 telah ada kesepakatan antara Banggar DPR dan pemerintah untuk menetapkan subsidi tertutup atau subsidi berbasis target penerima.

Kendati demikian, kata Said, meskipun sudah ada kesepakatan untuk melakukan subsidi tertutup, sayangnya hanya dijalankan melalui pilot project semata tanpa persiapan yang memadai.

Baca: Simak! Ini Jadinya Kalau Harga BBM Naik

Banggar DPR pun menyarankan agar penggunaan Pertalite seharusnya dibatasi hanya diperbolehkan kendaraan bermotor roda dua dan angkutan umum.

"Yang terbaik sementara untuk Pertalite hanya roda dua dan kendaraan umum. Di luar itu sudah tidak boleh dilayani untuk Pertalite," jelas Said.

Pertalite selain hanya diperuntukan bagi kendaraan bermotor roda dua, Banggar DPR juga menyarankan agar pengguna Pertalite seharusnya juga menggunakan data terpadu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Memang dari kesepakatan pemerintah, subsidi alangkah baiknya, khususnya disarankan dicantolin (digunakan) dengan DTKS meskipun DTKS tak sempurna," kata Said lagi.

(cap/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Soal Harga BBM Bakal Ganti Tiap Pekan, Ini Kata Bos Pertamina