Negara Maritim Impor Garam, Petani Desak BUMN Ini Dirombak
Damiana Cut Emeria, CNBC Indonesia
29 June 2022 20:03
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah disarankan merombak PT Garam. Pasalnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini dinilai harus segera berbenah jika Indonesia tidak ingin menyia-nyiakan kekayaan alam berupa garis pantai terpanjang kedua di dunia.
Ketua Umum Asosiasi Petani Garam Republik Indonesia (APGRI) Jakfar Sodikin mengatakan, tidak semua pantai di Indonesia bisa dibuat menjadi tambah garam. Hanya saja, imbuh dia, memanfaatkan hingga maksimal bisa dilakukan.
Dengan begitu, ujarnya, impor garam yang masih tinggi bisa ditekan. Belum lagi, katanya, karena importasi garam selalu menjadi momok yang selalu terganjal masalah hukum.
Terbaru, Kejaksaan Agung mencium adanya penyalahgunaan impor garam industri periode 2018 di Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Bahkan, impor garam tersebut juga merugikan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Dimana, ini bukan kali pertama persoalan izin impor garam masuk dalam jeratan hukum. Mulai dari kasus korupsi pemberian izin di tahun 2015, penyimpangan izin di tahun 2017, kemudian terbaru dugaan penyelewengan izin yang kini masuk penyidikan oleh Kejaksaan.
"PT Garam daya saingnya sangat lemah. Perusahaan ini tidak bisa bersaing di produk jadi dan lebih senang menjual garam bahan baku saja. Dijualnya pun kepada perusahaan pengguna garam lokal dan garam impor. Akhirnya, bersaing dengan petani garam karena berebut pasar yang sama," kata Jakfar kepada CNBC Indonesia, Selasa (28/6/2022).
Karena itu, lanjutnya, PT Garam harus fokus mengincar pasar produk jadi, sehingga bisa bersaing dan memiliki nilai tambah.
"Itu pemikiran sebagai petani garam supaya PT Garam maju. Juga, pemerintah harus mau berinvestasi, PT Garam didukung mesin dengan teknologi canggih, mental dan kinerja SDM juga harus dibangun," katanya.
Selain itu, dia menambahkan, pemerintah juga harus berani keluar modal agar pemanfaatan sumber garam bisa dimaksimalkan. Salah satunya, dengan sistem tunnel atau prisma.
"Memang, biaya produksi jadi mahal, kurang kompetitif. Biar kompetitif, PT Garam harus melakukan efisiensi dan tingkatkan produktivitas lahan tambak produksi garam yang seluas 5.300 yang dikuasai mereka saat ini," katanya.
"Lalu, mencari teknologi mesin produksi yang dapat memproduksi garam hasil produksi sendiri, mesin yang sesuai dengan produk PT Garam. Jangan memilih mesin produksi yang cocok dengan garam impor dari Australia. Itu tidak bakalan cocok dengan karakteristik garam PT Garam," Jakfar menambahkan.
 Foto: Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers Jaksa Agung RI, 27 Juni 2022 (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers mengungkapkan rencana penyidikan dugaan penyelewengan izin impor garam tahun 2018, 27 Juni 2022 (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) |
Saat ini, tutur Jakfar, PT Garam memiliki ratusan hektar ladang garam yang disewakan dan dikerjasamakan dengan pihak lain. Akibatnya, produksi PT Garam menjadi tidak maksimal.
"Karena itu juga PT Garam harus membenahi strategi pemasarannya. Ganti mesin jadi yang lebih canggih dan efisien dan berdaya saing tinggi. Manajemen juga kurang bener, banyak tumpang tindih dan kurang kompeten orang-orangnya," katanya.
Karena itu, imbuh dia, semua tergantung keinginan pemerintah.
"Manajemen rombak dikit, kurangi pegawai titipan yang tidak kompeten di bidangnya. Fokus di lahan tambak dan pabrik pengolahan garam. Pabrik pengolahan nanti kan ada manajemennya, stok, produksi, tenaga kerja dan pemasaran. Fokus 100% menjual garam olahan, bukan garam krosok/bahan baku," tukas Jakfar.
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Larang Impor Garam Mulai 2024, Termasuk Untuk Farmasi
Most Popular