Permudah Layanan, BPJS Kesehatan Ada di Mal Pelayanan Publik

Jakarta, CNBC Indonesia - BPJS Kesehatan mulai menghadirkan layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memberikan akses pelayanan yang lebih mudah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan seluruh pelayanan di bidang apa pun harus bisa diakses oleh masyarakat secara mudah. Menurutnya, kehadiran kanal layanan melalui MPP tersebut seyogyanya terus dioptimalkan oleh seluruh pihak di seluruh daerah.

"Hingga Juni 2022, sudah terdapat 59 MPP yang saat ini masih terpusat di Pulau Jawa. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita untuk menyediakan MPP di setiap daerah. Namun dalam percepatan menghadirkan kanal layanan MPP, kualitas pelayanan yang diberikan tidak boleh luput dari perhatian dan perlu adanya evaluasi terhadap efektivitas dan kesiapan untuk menghadirkan MPP digital," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (29/6/2022).

Keberhasilan MPP di kabupaten/kota, menurut dia, menjadi salah satu tolak ukur dalam mencapai keberhasilan reformasi birokrasi nasional. Untuk itu, dia menekankan kepada tim task force percepatan pembangunan MPP agar bekerja dan berkoordinasi secara intensif dalam pencapaian target.

Selain itu, dia meminta seluruh pihak, baik kementerian, lembaga, BUMN, dan Badan Hukum Publik untuk berkomitmen menjalankan tugas dan fungsinya demi mempercepat menghadirkan kanal layanan MPP di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun menjelaskan BPJS Kesehatan terus berkoordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten di seluruh Indonesia untuk memperluas jaringan pelayanan di bidang kesehatan. Menurutnya, keberadaan kanal BPJS Kesehatan pada MPP bisa mempermudah masyarakat untuk menjangkau pelayanan.

"Kehadiran kanal pelayanan BPJS Kesehatan di MPP seluruh wilayah Indonesia merupakan wujud pelayanan prima untuk memberikan kemudahan akses layanan bagi peserta JKN. Berbagai upaya terus kami lakukan untuk meningkatkan kepuasan peserta dengan menghadirkan beragam inovasi di bidang pelayanan kesehatan, salah satunya melalui MPP ini," ungkap David.

Dia menambahkan, kanal pelayanan yang dihadirkan juga merupakan wujud sinergi antara BPJS Kesehatan dan seluruh pihak dalam memberikan pelayanan publik.

Dengan ini, dia berharap BPJS Kesehatan dapat membantu Pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ad interim, Mahfud MD menjelaskan untuk mendorong percepatan MPP di seluruh wilayah, dibutuhkan penguatan dan komitmen dalam upaya percepatan. Hal tersebut dimulai dari penguatan komitmen pimpinan daerah setempat untuk mendukung terselenggaranya MPP, penguatan dukungan DPRD agar terbentuknya MPP serta penguatan pemahaman dan dampak terhadap transformasi pelayanan publik.