Pak Jokowi, Kalau Begini Terus Impor BBM Bisa Bengkak Rp296 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom Senior Faisal Basri mendorong pemerintah agar dapat memangkas anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah bengkak. Pasalnya, jika terus dibiarkan beban impor BBM yang harus ditanggung pemerintah satu tahun penuh ini bisa mencapai US$ 20 miliar atau atau sekitar Rp 296 triliun (kurs Rp 14.800/US$).

Menurut Faisal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu segera memangkas anggaran subsidi BBM seperti yang sudah pernah dia lakukan pada awal-awal menjalankan roda pemerintahan. Mengingat nilai impor BBM Januari-Mei saja telah mencapai US$ 7-9 miliar.

"Kalau hal seperti ini terus, akan kita habiskan untuk impor BBM bisa US$ 20 miliar satu tahun penuh ini," ujar Faisal dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Senin (27/6/2022).

Apalagi pasar di dalam negeri tidak merespon kenaikan harga BBM di pasar internasional saat ini lantaran pemerintah terus memberikan subsidi tanpa batas. Sehingga perpindahan dari penggunaan BBM jenis RON 90 atau Pertalite ke Pertamax tak bisa dihindari lagi.

"Mau gak mau ada perpindahan dari Pertamax ke Pertalite sehingga Pertalite subsidinya akan membengkak. Belum lagi Solar dan LPG," kata dia.

Sementara, Gubernur Indonesia untuk OPEC (2015-2016), Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan bahwa harga minyak Solar (Gas Oil) dibandingkan harga minyak mentah saat ini berada di atas US$ 25 per barel. Artinya, jika harga minyak mentah tembus US$ 110 per barel, harga minyak solar di pasar internasional bisa tembus di angka US$ 150 per barel.

"Konteks seperti ini yang sangat memberatkan kita jadi kalau kita akan impor kan produk jadi karena keterbatasan kilang yang ada, dengan dinamika ini akan sangat membebani," katanya.

Menurutnya, di Amerika saja saat ini harga BBM per galonnya sudah tembus di atas US$ 5 per barel. Artinya jika dihitung rata-rata per liter yakni sekitar US$ 1,5 atau Rp 20.000.

"Kalau kita lihat harga keekonomian di Indonesia di SPBU Shell itu kan Rp 19 ribu itu memang harga sesungguhnya kalau dibandingkan subsidi bandingkan saja dengan yang dijual Pertamina," kata dia.