Belum Cair, Suntikan Modal ke BUMN Tak Digeser ke 2023

Jakarta, CNBC Indonesia - Sudah memasuki pertengahan tahun 2022, belum ada satu rupiah pun anggaran penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 38,47 triliun yang cair. Namun, bukan berarti akan ada pengalihan pencairan PMN ke 2023.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban menjelaskan PMN tahun anggaran 2022 yang sudah dialokasikan pasti akan digunakan tahun ini, dan tidak akan dialihkan ke tahun 2023.

"PMN ada yang sedang kita proses dan pasti tidak kita carry over. Yang sudah dialokasikan pasti akan kita gunakan. Itu sedang kita bicarakan kepada Kementerian BUMN ini mau digunakan untuk BUMN mana saja," jelas Rionald saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (24/6/2022).

"Misalnya untuk 2022 ini kan ada untuk Hutama Karya, Waskita Karya, ada untuk Adhi Karya dan itu sudah ongoing," kata Rionald melanjutkan.

Belum adanya pencairan PMN sebesar Rp 38,47 triliun untuk 7 BUMN ini, kata Rionald dikarenakan perlu diterbitkannya terlebih dahulu Peraturan Pemerintah (PP).

"Kita bicara pencairan dan menunggu proses peraturan perundang-undangannya. Dalam artian itu keharusan untuk kita. Untuk BUMN yang Tbk belum ada pencairannya," jelas Rionald.

Adapun lokasi PMN dalam APBN 2022 merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada BUMN yang mendapat penugasan dalam rangka pembangunan infrastruktur prioritas.

Hal itu ditujukan untuk meningkatkan daya saing nasional serta diharapkan dapat mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai dampak pandemi Covid-19.

Secara rinci, alokasi PMN sebesar Rp 38,47 triliun akan diberikan kepada 7 BUMN, yakni:

1. PT Waskita Karya Rp 3 Triliun

Untuk mendukung penyelesaian ruas tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan Bogor-Ciawi-Sukabumi.

2. PT PII Rp 1,1 Triliun

Mendukung penjaminan untuk 19 proyek infrastruktur.

3. PT SMF Rp 2 Triliun

Mendukung pembiayaan perumahan bagi MBR dengan target 200.000 unit (porsi 25%).

4. PT Adhi Karya Rp 1,97 Triliun

Investasi pada jalan tol Solo-Yogya-Kulonprogo, Yogyakarta-Bawen dan SPAM Regional Karian-Serpong.

5. PT Hutama Karya Rp 23,85 Triliun

Melanjutkan pembangunan 8 ruas Tol Trans Sumatera (JTTS). Output JTTS bagi masyarakat berupa penurunan waktu tempuh dan biaya logistik.

6. Perum Perumnas Rp 1,57 Triliun

Peningkatan kapasitas usaha dalam melanjutkan program Pemerintah pengadaan "satu juta rumah" serta mendukung penyediaan perumahan rakyat untuk MBR.

7. PT PLN Rp 5 Triliun

Pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan (transmisi, gardu induk dan distribusi listrik desa) serta mendukung pengembangan 5 DPSP (Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur dan Likupang).