Subsidi Bengkak, Sri Mulyani Ingatkan Ini ke Pertamina
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
24 June 2022 11:35
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini telah dibebani dengan pemberian subsidi energi.
Di tengah harga harga komoditas minyak dunia yang semakin mahal, sementara kapasitas atau volume bahan bakar minyak (BBM) yang diimpor oleh PT Pertamina (Persero) juga semakin melonjak.
Hingga akhir Mei, realisasi pembayaran subsidi energi meningkat menjadi Rp 75,41 triliun, dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 56,59 triliun.
Adapun sebesar Rp 75,41 triliun tersebut diperuntukkan membayar subsidi reguler yang sebesar Rp 65,24 triliun dan kurang bayar tahun lalu sebesar Rp 10,17 triliun.
Melihat tingginya realisasi subsidi hingga akhir Mei 2022 tersebut, Sri Mulyani mengingatkan Pertamina untuk turut ikut mengendalikan penyaluran BBM penerima subsidi.
"Selain perbedaan harga (ICP) yang meningkat, juga volume naik. Ini sebetulnya yang perlu dikendalikan oleh Pertamina," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (23/6/2022).
Kenaikan volume penyaluran terjadi hampir di semua jenis energi yang disubsidi oleh pemerintah. Seperti BBM yakni solar dan minyak tanah Januari-Mei 2022 yang naik menjadi 5,6 juta kilo liter (kl) dari periode yang sama tahun lalu, 5 juta kl.
Kemudian, LPG 3 Kg yang realisasi penyalurannya tahun lalu hanya 2,4 juta metrik ton naik menjadi 2,5 juta metrik ton. Lalu, listrik bersubsidi juga naik jumlah penggunanya dari sebelumnya 37,4 juta pelanggan menjadi menjadi 38,4 juta pelanggan.
Begitu juga dengan pupuk dari 3,1 juta ton naik menjadi 3,5 juta ton yang disalurkan serta subsidi perumahan naik dari 28,2 ribu unit menjadi 46 ribu unit rumah yang diberikan.
Pemerintah, kata Sri Mulyani juga telah menambah anggaran subsidi energi serta kompensasi pada tahun ini. Kompensasi akan dibayarkan pemerintah kepada perusahaan penugasan, untuk selisih harga dari harga real dengan yang ditetapkan di APBN.
Seperti diketahui, anggaran kompensasi tahun ini ditambah sebesar Rp 275 triliun dan sudah disepakati oleh DPR RI. Dengan demikian, total kompensasi menjadi Rp 293 triliun dari sebelumnya hanya Rp 18,1 triliun.
"Ini adalah angka yang besar untuk kompensasi barang-barang yang mengalami kenaikan namun di dalam negeri tidak dilakukan kenaikan," jelas Sri Mulyani.
"Ini yang menggambarkan APBN sebagai shock absorber, jumlah kebutuhan masyarakat meningkat, harga tinggi namun tidak dilakukan perubahan harga. Ini yang menjadi dominasi APBN pelaksanaan tahun 2022," kata Sri Mulyani melanjutkan.
(cap/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Penampakan Barang Ilegal Rp 49 M yang Disikat Sri Mulyani Cs
Most Popular