Ringankan Beban APBN, Ini Manfaat dari Penerbitan SBSN

Jakarta, CNBC Indonesia - Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara sangat besar dampaknya terhadap perekonomian negara.

Pasalnya, SBSN tidak hanya bisa mendorong pembangunan infrastruktur, melainkan juga dapat meningkatkan pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri sebagai perwujudan dari kehadiran pemerintah dalam mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan pasar global.

Adapun manfaat langsung dari SBSN yakni, meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional, mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur dan proyek strategis lainnya, mengoptimalkan pemanfaatan dana pembiayaan untuk belanja modal/investasi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam membiayai pembangunan proyekpemerintah.

"Sejak tahun 2013 dikembangkan, SBSN untuk pembiayaan proyek infrastruktur secara earmarked, yaitu Project Financing Sukuk. Total Project Financing Sukuk tahun 2013-2018 mencapai Rp62,4 triliun," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Dirjen PPR), Luky Alfirman, Kamis (23/6/2022).

Saat ini dana hasil penerbitan SBSN sudah dimanfaatkan untuk berbagai proyek, seperti pembangunan jalan dan jembatan di 30 provinsi, pembangunan jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, serta pembangunan 328 proyek sumber daya air meliputi bendungan, irigasi, penyediaan, dan pengelolaan air tanah.

Baca: Semengerikan Apa Krisis yang Bakal Terjadi, 1998 atau 2008?

Pemanfaatan lainnya adalah pengembangan dan revitalisasi asrama haji di 24 lokasi, pembangunan dan rehabilitasi 701 Kantor Urusan Agama dan manasik haji, pembangunan dan pengembangan gedung perkuliahan di 54 perguruan tinggi, serta pembangunan dan pengembangan 32 madrasah.

Selanjutnya adalah pembangunan 3 Taman Nasional (Baluran, Gede Pangrango, Aketajawe-Lolobata/Halmahera), serta pembangunan dan pengembangan 3 laboratorium.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengatakan porsi SBSN terhadap penerbitan SBN atau pembiayaan nasional semakin besar. Menurutnya, porsi tersebut mencapai 20% dari total SBN.

"Porsi SBN sendiri mencapai 87% dari seluruh utang. Jadi, peran sukuk ke pembiayaan nasional cukup penting. Saya rasa di tengah pandemi, memang pembiayaan utang ini menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk pemulihan ekonomi," kata dia kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu.

Dia menyatakan bahwa dalam pemulihan ekonomi, peran SBSN cukup krusial. Namun memang harus hati-hati terkait dengan rasio utang yang semakin bertambah termasuk dari sukuk.

"Harus bisa dikelola dengan prudent dan menimbulkan multiplier effect yang cukup besar," ungkapnya.

Baca: Tak Ada Keraguan! BI Bakal Tahan Lagi Suku Bunga di 3,5%

Dalam aturan DJPPR, beberapa proyek dapat dibangun dari dana SBSN dengan persyaratan proyek tersebut merupakan proyek pemerintah pusat, proyek sesuai dengan prioritas RPJM, serta proyek memenuhi kriteria kesiapan dan kelayakan untuk dilaksanakan dari Bappenas.

Selain itu, proyek harus memperoleh persetujuan dari DPR, mendapatkan alokasi dalam APBN, memenuhi kriteria dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta tidak akan dipindahtangankan/dihapuskan selama menjadi aset SBSN.

Adapun dalam pelaksanaan proyek SBSN, DJPPR menghadapi berbagai kendala, seperti proses lelang konstruksi terlambat dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, adanya kontraktor bermasalah dengan kinerja tidak baik, kesiapan lahan, hingga komitmen pihak ketiga yang tidak terpenuhi.

"Adanya aset yang hilang/musnah, yaitu akibat bencana, Rencana Penarikan Dana oleh kementerian/lembaga tidak tepat yang dapat mengakibatkan penghentian pembayaran, proyek tidak selesai sampai akhir masa kontrak, dan administrasi anggaran terlambat diproses, misal ijin kontrak multiyears," terang Luky Alfirman.

Lebih lanjut, DJPPR telah melakukan insiatif untuk meningkatkan kualitaspelaksanaan proyek SBSN. Pertama penggunaan desain berulang, yaitu untuk proyek dengan jumlah banyakdengan tipe konstruksi yang sejenis.

"Kedua Kombinasi sumber pendanaan untuk tender Pra-DIPA, sebagai misal kontrakperencanaan dengan sumber dana lain di tahun anggaran sebelumnya. Ketiga perumusan dokumen tender secara tepat untuk menghindari aksi contractengineering, serta pendampingan LKPP untuk mendapatkan kontraktor yangberkualitas," tambahnya.

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi untuk percepatan proyek, peningkatan jaminan kualitas hasil konstruksi dengan pemanfaatan auditkualitas proyek dan peran serta BUMN Karya sebagai peserta tender proyek, dan pengembangan kombinasi sumber Pembiayaan (blended financing) melaluikoordinasi pemanfaatan sumber dana lain misal dengan pinjaman atau KPBU.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Anak Buah Sri Mulyani Buka Suara Soal Utang Awal Tahun Rp47 T