Naik! DPR Setujui Anggaran Sri Mulyani Rp 45 T, Buat Apa Aja?

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI DPR menyepakati permintaan pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam RAPBN 2023 sebesar Rp 45,129 triliun. Nilai tersebut naik 2,5% dibandingkan dengan pagu tahun ini yang sebesar Rp 44,01 triliun.

"Komisi XI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 44.129.275.000," jelas Ketua Komisi XI DPR, Kahar Muzakir, Kamis (16/6/2022).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci, untuk kebijakan fiskal di 2023 akan disiapkan sebesar Rp Rp 103,772 miliar dengan 9 inisiasi strategis terkait reformasi fiskal dan reformasi struktural yang mencakup 42 output kegiatan dan 1 output program.

Kemudian program penerimaan negara yang mencakup tiga institusi yakni DJP, DJBC dan DJA anggarannya mencapai Rp 2,8 triliun dengan 6 inisiasi strategis yang mencakup penerimaan perpajakan dan PNBP mencakup 2 output program dan 117 output kegiatan.

Program ketiga sisi belanja negara memiliki 7 inisiasi strategis untuk kualitas belanja dan TKD dengan 2 output program dan 58 output kegiatan dengan anggaran mencapai Rp 21,14 miliar.

Selanjutnya untuk perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko akan terdapat 6 inisiasi strategis digunakan untuk manajemen kas, aset, risiko dan kualitas pelaksanaan anggaran yang akan mencakup 3 output program dan 144 output kegiatan, dengan anggaran Rp 301,42 miliar.

Terakhir dukungan manajemen memiliki 7 inisiasi strategis dengan empat sasaran output program dan 462 output kegiatan dengan anggaran Rp 41,88 triliun.

Sri Mulyani mengatakan program kebijakan fiskal di tahun depan akan mencakup unit BKF, DJP, DJBC, DJA, DJPK dan DJPPR. Dengan tujuan output dan outcome yang menjadi target sasaran program yakni defisit akan diturunkan kembali dibawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Yang paling menonjol di program ini, kalau tahun ini jadi tuan rumah presidency G20, tahun depan dalam kegiatan regional global adalah Indonesia memegang ASEAN Chairmanship," jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut, untuk program pengelolaan belanja negara akan mencakup unit DJA, DJPK, dan DJPPR. Sasaran program yang ingin dicapai di tahun depan yakni indeks kualitas belanja capai 83 dan pencapaian target akurasi perencanaan pembiayaan 100%.

"Kami gunakan UU HKPD pelaksanaannya untuk mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal dan dalam pengelolaan belanja sebab tahun depan sudah masuk tahapan pemilu yang sudah mature maka anggaran pemilu dan pemindahan IKN jadi tugas pengelolaan belanja negara," ucapnya.

Indeks Capaian Sasaran

Adapun untuk program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko memiliki sasaran outcome yakni optimalisasi pengelolaan kas dan bunga utang skala 3,1 dari 4. Kemudian nilai kinerja pelaksanaan anggaran diharapkan akan mencapai 90 dari 100, indeks opini BPK terhadap LKPP dijaga di posisi 4 dari skala 4.

Selanjutnya indeks efektivitas pembiayaan empat dari skala 5, dan tingkat kesesuaian barang milik negara dengan standar biaya dan kebutuhan 65%.

"Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara akan mencapai 100% dan lelang. Rasio utang diturunkan 40,5% hingga maksimum 42,24%, sebetulnya rasio utang bulan Mei sudah di 38% kami harapkan akan tetap terjaga di bawah 40%. Kemudian imbal hasil di 7,34-9,16 dan indeks efektifitas investasi pemerintah di skor 4 dari skala 5," jelas Sri Mulyani.

Sementara itu cakupan seluruh sumber daya manusia (SDM) di Kementerian Keuangan, organisasi dan seluruh informasi infrastruktur digital mengambil anggaran terbesar Rp 41,88 triliun dari seluruh eselon I,karena menyangkut SDM, organisasi dan IT.

"Tujuannya Kementerian Keuangan akan terus meningkatkan budaya kerja yang sifatnya sinergi dan kolaborasi. Makanya tag line-nya sekarang Kemenkeu I karena ga mungkin unit eselon I bekerja sendiri-sendiri," jelas Sri Mulyani.