Jokowi Geram Masih Ada Ego Sektoral: Cukup, Setop!

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan seluruh jajaran pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat saling terbuka, bersinergi, dan menghindari adanya ego sektoral dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat, salah satunya mengenai sengketa lahan.

Demikian disampaikan Jokowi saat meresmikan pembukaan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022 di Marina Togo Mowondu, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6/2022).

"Saya tidak bisa menoleransi terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga, enggak itu, sudah setop, cukup setop. Persoalan dimulai dari sini, semuanya harus membuka diri," tegas Jokowi.

Baca: Di Tengah Isu Reshuffle, Jokowi Sentil 'Cekcok' 2 Kementerian

Selanjutnya, Jokowi menekankan adanya ego sektoral antara kementerian/lembaga masih menjadi penghambat dalam menyelesaikan berbagai persoalan negara. Jokowi menyebut, integrasi antarkementerian/lembaga merupakan hal terpenting yang harus dilakukan.

Foto: Presiden saat meresmikan pembukaan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022 di Marina Togo Mowondu, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Kamis, 9 Juni 2022. (Dok: Biro Pers Sekretariat Presiden)

"Pemerintah daerah, kabupaten/kota, di provinsi, di pusat tidak bekerja secara terintegrasi, jalan sendiri-sendiri, egonya sendiri-sendiri. Kalau diterus-teruskan enggak akan rampung persoalan negara, persoalan bangsa ini enggak akan rampung. Persoalannya kelihatan, solusinya kelihatan, tapi tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral," ujar Kepala Negara.

Selain itu, Jokowi mengatakan, permasalahan sengketa tanah harus segera diselesaikan. Jokowi menyebut, hal tersebut bukan suatu permasalahan yang kecil dan dapat berdampak pada kehidupan sosial bahkan kondisi perekonomian masyarakat.

Baca: Jokowi Jengkel: Lahan Gede Diberikan, yang Kecil Tak Selesai

"Ini hati-hati dampak sosial, dampak ekonominya ke mana-mana. Dan kalau sudah pegang yang namanya sertifikat, ini bisa memberikan trigger kepada ekonomi karena bisa dipakai untuk kolateral bisa dipakai untuk jaminan, untuk mengakses permodalan ke bank, ke lembaga keuangan," tutur Jokowi.

Foto: Presiden saat meresmikan pembukaan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022 di Marina Togo Mowondu, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Kamis, 9 Juni 2022. (Dok: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Lebih lanjut, Jokowi berharap dengan keberadaan GTRA, seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dapat saling bersinergi dan berintegrasi dalam menyelesaikan permasalahan sengketa lahan.

"Saya sangat menghargai pertemuan GTRA ini. Ini Gugus Tugas Reforma Agraria yang kita harapkan segera bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah semuanya bekerja dengan tujuan yang sama menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat, enggak ada yang lain, agar sengketa lahan bisa kita selesaikan," ucap Presiden.

Turut mendampingi Jokowi dan Ibu Iriana dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Bupati Wakatobi Haliana.

Baca: Luhut: Jangan Saya Dipikir Ngurusin Semua, Tidak!

(cha/cha)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Nahloh! Jokowi Jengkel, Tiba-tiba Bicara Reshuffle Kabinet