Di Tengah Isu Reshuffle, Jokowi Sentil 'Cekcok' 2 Kementerian

Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
Kamis, 09/06/2022 12:42 WIB
Foto: Presiden Joko Widodo saat meresmikan pembukaan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022 di Marina Togo Mowondu, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6/2022) (Dokumentasi BPMI Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Isu perombakan kabinet Indonesia Maju terus mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Joko Widodo disebut-sebut akan merombak total struktur kabinetnya cepat atau lambat.

Di tengah isu perombakan kabinet yang menguat, Jokowi kembali dibuat jengkel. Kali ini, ada dua menteri yang membuat Jokowi tak habis pikir yakni Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono dan Menteri LHK Siti Nurabaya.


Foto: Presiden saat meresmikan pembukaan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022 di Marina Togo Mowondu, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Kamis, 9 Juni 2022. (Dok: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Berbicara saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Pertemuan Puncak Gugus Reforma Agraria, Jokowi awalnya berbicara mengenai jumlah sertifikat tanah yang telah dibagikan kepada masyarakat di era kepemimpinannya.

"Sampai sekarang, dari 46 juta [sertifikat tanah yang dimiliki masyarakat], sudah naik menjadi 80,6 juta sertifikat hak milik," kata Jokowi.

Pemda di kabupaten kota, di provinsi di pusat tidak bekerja secara terintegrasi, jalan-jalan sendiri, egonya sendiri. Kalau diteruskan, enggak akan rampung persoalan negara iniPresiden Jokowi

Namun, Jokowi mengakui bahwa ada tambahan penyaluran sertifikat lantaran banyak persoalan yang khusus dan jauh lebih spesifik. Misalnya, seperti permasalahan lahan di pulau-pulau kecil dan terpencil.

"Bisa kita lihat Suku Bajo, hidup di atas air. Diberikan hak milik, diberikan. Ternyata ributnya antara kementerian," kata Jokowi.

Jokowi lantas mencontohkan keributan antar kementerian yang ia maksud.

"Ndak bisa pak ini diberi karena ini haknya kementerian KKP. Ndak bisa diberikan," kata Jokowi.

"KLHK juga gitu. Enggak bisa pak. Ini adalah kawasan hutan lindung karena di situ ada coral, ada terumbu karang, itu hak kami. Ributnya hanya masalah gitu-gitu dari dulu. Termasuk urusan sertifikat itu juga gitu-gitu," jelasnya.

"Pemda di kabupaten kota, di provinsi di pusat tidak bekerja secara terintegrasi, jalan-jalan sendiri, egonya sendiri. Kalau diteruskan, enggak akan rampung persoalan negara ini," tegas Jokowi.


(cha/cha)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Prabowo Bantah Isu Reshuffle Kabinet