Jreng! Diduga Ada Oknum Bappebti Terima Setoran Robot Trading

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam mengungkapkan, ada oknum dalam Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang membiarkan terjadinya penghimpunan dana masyarakat oleh robot trading.

Padahal, imbuh dia, jika memang robot trading tersebut ilegal, seharusnya langsung dihentikan saja sehingga tidak semakin merugikan masyarakat.

"Saya ketemu dengan kuasa hukum robot trading itu. Katanya mereka setor tiap bulan, nggak kecil. Karena itu harapan kami pak Menteri tolong dalami. Ada oknum di Bappebti," kata Mufti saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, Selasa (7/6/2022).

Karena itu, dia menambahkan, untuk pejabat Kepala Bappebti nantinya harus orang yang kredibel, memenuhi kualifikasi, dan tidak gagap teknologi.

Saat ini, Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Didid Noordiatmoko ditunjuk sebagai Plt. Kepala Bappebti. Mendag Lutfi mengatakan, tengah mencari calon untuk mengisi jabatan Kepala Bappebti. Yang sebelumnya diduduki Indrasari Wisnu Wardhana, yang terseret kasus minyak goreng.

Mufti mengungkapkan, menerima banyak keluhan dan pengaduan dari korban penipuan robot trading.

"Ini menunjukkan ada kebutuhan komunikasi. Karena itu saya sudah minta agar dibuatkan semacam call center, sebagai ruang bagi masyarakat untuk berkomunikasi, menyampaikan aspirasi," ujarnya.

Dia pun menyoroti, banyakknya oknum di dalam Bappebti yang juga ikut bermain dengan robot trading.

"Saya dapat data, bukan orang biasa, Insyaallah validasinya bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa Kepala Bappebti yang lama ikut juga bermain robot trading ini," kata Mufti.

Dia pun mendesak Mendag agar perbaikan di dalam Bappebti dipercepat. Terutama, agar dipimpun kepala yang melek teknologi informasi dan perubahan.

"Saya juga berharap kalau bisa duit mereka balik. Memang nasi sudah menjadi bubur. Saya lihat dana DNA Pro itu masih ada beberapa. Minimal, duit mereka yang masih belum pernah menikmati keuntungan, itu diprioritaskan," kata Mufti.

Menanggapi hal itu, Mendag Lutfi mengatakan, akan berkonsultasi dengan pihak kepolisian.

"Saya akan berkonsultasi dengan kepolisan bagaimana proses hukumnya. Karena ini adalah sistem ponzi, dimana begitu dibayarkan, uang itu akan habis dalam sistem. Kalau pun ada dana tersisa, saya akan koordinasikan bagaimana hukumnya," katanya.

"Saya akan coba bagaimana mengembalikan ke orang-orang yang dirugikan. Karena itu uang mereka, semestinya dikembalikan ke korban," lanjut Lutfi.