
Bos Sawit Siap-siap! Ini Bocoran Mendag Soal Rencana Luhut

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan, proses audit sawit yang dicanangkan Menko bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akan dimulai.
"Ini baru mulai suratnya baru jalan. Ini kan berjalanlah itu kan dipimpin Marves," kata Lutfi kepada wartawan usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Sebelumnya, Menko Luhut mengatakan, akan melakukan audit menyeluruh atas sektor sawit di Indonesia. Mulai dari HGU lahan sawit hingga yield yang dihasilkan. Bahkan mengusulkan kepada Presiden agar semua perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia berkantor pusat di Indonesia.
Luhut memang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi polemik minyak goreng di Indonesia. Setelah mencabut larangan sementara ekspor minyak goreng dan bahan bakunya di medio akhir Mei 2022.
"Begitu Presiden meminta saya me-manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng, tidak," kata Luhut saat menghadiri seminar nasional yang digelar Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) yang ditayangkan di kanal Youtube STTAL, Rabu (25/5/2022).
Luhut mengatakan, audit akan segera dilakukan, mencakup HGU, produksi, hingga kantor pusat.
"Nanti kita audit semua kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah kita lakukan," ujar dia.
"Segera, awal Juni. Jadi dengan demikian makin tertib," kata Luhut
Petani sawit pun berharap rencana Luhut itu dipercepat.
"Audit perusahaan sawit yang mau dilakukan oleh LBP itu Menko (Luhut Binsar Pandjaitan), saya dukung, untuk perbaikan tata kelola yang baik. Pak Luhut itu harus cepat makanya. Kan dia janji Juni ini," kata Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto kepada CNBC Indonesia, Jumat (3/6/2022).
"Hasilnya harus dibuka ke publik," lanjut dia.
![]() Lagi, Luhut Dapat Tugas Khusus, Tangani Minyak Goreng |
Pengusaha sawit pun menilai audit memang dibutuhkan dan perlu dilakukan untuk membuka data yang sebenarnya.
"Saya tidak melihat itu (audit) sebagai isu besar yang bikin ketakutan. Poin pak Luhut itu betul. Selama ini kita berperang dengan medan yang nggak jelas, data hanya kira-kira. Republik senang data remang-remang. Jadi, dukung poin pak Luhut," kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga.
Proses Hukum
Sementara itu, terkait pelaku usaha yang curang dan terindikasi kartel, Mendag mengatakan menyerahkan semua prosesnya kepada aparat hukum.
"Ini kita sudah lihat aparat hukum sudah menyelidiki. Kita biarkan proses hukum berjalan tapi dari Kemendag suplai CPO cukup, minyak goreng cukup, bisa mendapatkan harga Rp14 ribu setidaknya di 10 ribu titik supaya minyak goreng rakyat supaya berjalan," kata Luttfi.
"Biat aparat hukum yang menangani (tindakan curang)," lanjutnya.
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Siaga Mafia Sawit, Kejagung & BPKP Bikin Tim Audit Gabungan