Tim Covid RI Bakal Ganti Tugas: Tangani Krisis Pangan & Utang

Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia

06 June 2022 18:05

Foto: Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Saat Memberikan pada CNBC Indonesia Economic Outlook 2022. (Tangkapan Layar)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan program Penanganan Covid - 19 dan Pemulihan Ekonomi nasional (KPC PEN) selesai pada tahun depan. Sehingga tahun ini merupakan tahun terakhir bagi komite yang dibentuk 2020 lalu.

"Tahun 2023 KPC PEN berhenti dan dilanjutkan dengan Global Crisis Response Group. Jadi ini membantu Sekjen PBB dalam penanganan krisis energi, krisis pangan, dan krisis utang," kata Airlangga usai rapat Badan Anggaran di Kompleks Parlemen, Senin (6/6/2022).

Baca:

Awas "Triple Kiamat" Dipicu Perang Rusia & Ukraina

Airlangga menjelaskan tantangan perekonomian ke depan tidak mudah. Dimana diprediksi banyak krisis di dunia yang muncul yang berasal dari beberapa isu.

Mulai dari krisis setelah pandemi dan krisis akibat perang di Ukraina yang berimbas pada sektor pangan, energi hingga utang negara-negara berkembang. Selain itu ada juga krisis kenaikan harga komoditas, krisis peningkatan biaya hidup, hingga krisis perubahan iklim.

Dalam kesempatan itu Airlangga juga berterima kasih kepada Badan Anggaran DPR RI telah mendukung program penanganan Covid dan pemulihan ekonomi yang anggaranya selama 3 tahun ini mencapai Rp 1.895,5 triliun.

Baca:

Bukan Covid, Sederet Krisis Ini Ancam Ekonomi RI

Mengutip laman Kemenlu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi anggota Champion Group of the Global Crisis Response Group (GCRG).

Foto: Suasana pasar jelang nataru (CNBC Indonesia/Muhammad sabki)
Suasana pasar jelang nataru (CNBC Indonesia/Muhammad sabki)

Champion Group itu bertujuan untuk mendorong konsensus global serta melakukan advokasi solusi untuk atasi krisis pangan, energi, dan keuangan global.

Selain Joko Widodo, ada 5 pemimpin dunia lainnya yang menjadi anggota yakni Presiden Senegal, Kanselir Jerman, Perdana Menteri Barbados, Perdana Menteri Denmark, dan Perdana Menteri Bangladesh.