Jurus Sri Mulyani Amankan Utang RI dari 2 Momok Seram

Jakarta, CNBC Indonesia - Utang menjadi salah satu yang dikhawatirkan oleh pemerintah pada tahun depan. Apalagi ada dua momok seram yang bisa membuat utang melejit, adalah suku bunga acuan tinggi dan dolar AS yang menguat.

Apa yang akan dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati?

""Lingkungan global dari pembiayaan akan cukup menantang, oleh karena itu kebutuhan untuk pembiayaan akan kita kelola secara ekstra hati-hati agar utang tetap terjaga secara stable. Didukung dengan langkah-langkah pendalaman pasar untuk menjaga dan menopang pembiayaan SBN yang stabil juga," jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR, Selasa (31/5/2022).

Diketahui, defisit APBN pada 2023 mencapai 2,61% hingga 2,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp 529,2 triliun hingga Rp 594,6 triliun.

Sementara pembiayaan defisit APBN tahun depan meningkat pada kisaran Rp 562,6 triliun hingga Rp 596,7 triliun. Target pembiayaan ini jauh lebih tinggi dari realisasi pembiayaan sebelum pandemi Covid-19 yang berada pada kisaran Rp 269,44 triliun hingga Rp 348,65 triliun.

"Di mana akan ada kombinasi utang negara dan investasi atau below the line. Rasio utang kita tetap dijaga di kisaran 40,58% hingga 42,42% dari GDP," ujarnya dalam rapat kerja dengan Banggar DPR, Selasa (31/5/2022).

Pembiayaan defisit APBN 2023, kata Sri Mulyani akan menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya meningkatnya kebutuhan pendanaan belanja prioritas volatilitas dan pengetatan likuiditas pasar keuangan global.

Tantangan lainnya juga potensi capital outflow dari emerging markets termasuk Indonesia, potensi turunnya minat investor dan meningkatnya suku bunga utang.

Serta tantangan lainnya dari tantangan pembiayaan defisit APBN 2023 yakni fleksibilitas penambahan utang semakin terbatas dan kinerja keuangan BUMN masih perlu ditingkatkan.

Langkahnya dalam melaksanakan pembiayaan defisit APBN, kata Sri Mulyani sejalan dan konsisten dengan tema APBN yang memiliki fungsi stabilisasi, alokasi, dan efisiensi, distribusi, dan pada saat yang sama harus menjaga konsolidasi untuk mengembalikan kesehatan dan ketahanan fiskal.

"APBN dengan defisit tersebut masih akan masih akan bisa men-support dinamika dan pemulihan ekonomi termasuk dalam hal ini untuk menjaga Indonesia dan masyarakat dari guncangan atau shock yang terjadi," jelas Sri Mulyani.

"Konsolidasi fiskal akan terjaga di tahun 2023-2026 hingga kemudian primary balance akan kembali positif dan APBN menjadi relatif sehat untuk bisa menjaga dari berbagai goncangan lain yang akan datang," tuturnya lagi.