Ratusan CPNS Mundur, Apa Solusinya Naik Gaji?

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi II DPR menyarankan agar pemerintah melihat saksama fenomena mundurnya calon pegawai negeri sipil (CPNS) berjamaah yang sedang terjadi saat ini.

Seperti diketahui, BKN melaporkan jumlah CPNS yang mengundurkan diri sebanyak 100 orang. Salah satu alasannya, karena mereka menilai gaji dan tunjangan yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi mereka.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengungkapkan, otoritas dalam negeri dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) perlu melihat dengan perspektif yang luas.

"Jangan simplifikasi masalah gaji, perlu ada fact finding, perlu ada tim investigasi sampai FGD (Focus Group Discussion) kalau perlu," jelas Mardani kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (2/6/2022).

Baca: Cek! Ini Rincian Gaji PNS yang Tak Diketahui Banyak CPNS

Kendati demikian, kata Mardani Komisi II DPR juga telah menyuarakan kepada Kementerian PANRB untuk diadakan reformasi birokrasi dengan remunerasi untuk para aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil (ASN/PNS).

Kemen PANRB, kata Mardani sepakat agar ada tambahan gaji atau imbalan/insentif bagi ASN/PNS, namun saat ini kondisi keuangan negara masih belum memadai.

"Sudah disuarakan (dilakukan remunerasi gaji), dan teman-teman Kemen PANRB setuju. Tapi ketika kita bincang dengan teman-teman Kemenkeu (Kementerian Keuangan) memang kondisi keuangan negara masih berat," tuturnya.

Saat ini ASN terbagi dalam dua jalur, yakni ASN/PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Data yang dihimpun Mardani, PPPK pada 2019 pun masih ada yang belum diangkat, musababnya anggaran yang belum tersedia.

Oleh karena itu, Komisi II DPR mengusulkan agar reformasi birokrasi dalam tatan ASN/PNS perlu diubah secara total.

"Misalnya sekarang kita punya hampir 4 juta ASN. Betul kah kita butuh 4 juta? Karena dengan work from home kemarin, dengan menggunakan aplikasi online dengan memangkas proses administrasi seperti sebelumnya, kita gak perlu lagi tenaga administrasi," tuturnya.

"Remunerasi harus dinaikan dengan merampingkan birokrasi. Miskin struktur banyak fungsi. Fungsionalnya ditambah, jangan strukturalnya," ujar Mardani lagi.

Remunerasi adalah istilah yang umum digunakan dalam dunia pekerjaan. Istilah ini mengacu pada imbalan yang diterima oleh seorang pekerja, baik berupa upah, bonus, dan insentif.

Mundurnya ratusan ASN/PNS pada tahun ini, menurut Mardani merupakan musibah dan bisa mengganggu jalannya pelayanan publik untuk masyarakat.

Pasalnya, kata Mardani pemerintah harus menyiapkan hampir setahun untuk mendapatkan proses nama yang lolos dan itu sudah ada rincian dimana mereka akan ditempatkan.

"Di puskesmas mana, guru apa, perawat apa, penyuluh mana. Kalau mereka mundur, untuk menggantinya butuh proses yang lama lagi. Sehingga dikhawatirkan pelayanan publik akan terganggu. Tentu ini menjadi pelajaran bagi BKN (Badan Kepegawaian Negara) kenapa ada fenomena mundur berjamaah," jelas Mardani.

Padahal menurut Mardani, profesi ASN/PNS merupakan salah satu profesi yang paling aman dibandingkan dengan profesi lainnya yang selalu ada ancaman pemutusan hubungan karyawan (PHK). "Kalau ASN, untuk ancaman PHK sulit," tuturnya.

Baca: Tjahjo Akui Konsep PNS Masih 'Jadul', Tak Cocok Dengan Gen Z

Usulan Komisi II DPR

Komisi II DPR pun melihat bahwa otoritas sebaiknya melihat mundurnya ratusan CPNS pada tiga hal.

Pertama, apakah CPNS yang diterima dan mundur ini tidak sesuai dengan penempatan kerjanya. Misalnya saja mereka ternyata ditempatkan di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal).

Menurut Mardani, pemerintah perlu melakukan perbaikan insentif bagi para CPNS yang akan ditempatkan di daerah 3T.

"Insentif untuk mereka yang ditempatkan di daerah 3T, naikan insentifnya jangan dua kali lipat, tapi tiga kali lipat. Kalau di Jabodetabek misalkan baru tiga tahun ada promosi (jabatan), bagi mereka 1-1,5 tahun sudah ada promosi," jelas Mardani. Jadi, para CPNS bisa lebih tertantang.

Kemudian, reformasi birokrasi struktural di lingkungan kerja kementerian/lembaga, menurut Mardani juga harus diperbaiki.

"Kadang-kadang kepala bagian atau atasan merasa superior. Padahal milenial sekarang kerjanya bukan sistem atas-bawahan, tapi networking," tuturnya.

Pun adanya pengenaan sanksi bagi CPNS yang mundur, kata Mardani justru akan menambah penilaian buruk kepada masyarakat ke depannya. Karena menurut dia pengenaan sanksi yang mundur bagi CPNS bukan solusi.

"Kita harus melihat fakta mundur berjamaah ini bukan menyalahkan, apalagi saya lihat ada sanksi-sanksi, sanksi tidak menyelesaikan masalah. Karena kalau dengan sanksi nanti yang diterima (Sebagai PNS orang-orang biasa," tuturnya. Karena menurut Mardani orang bekerja untuk negara harus merupakan orang-orang terpilih dengan kemampuan dan keahlian terbaik.

Baca: Daftar Lengkap Penerima Gaji ke-13 PNS, Gak Semua Kebagian!

(cap/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Calon Mantu Idaman, Tes CPNS Dibuka Lebih Awal Tahun Ini