Internasional

Pernah Usik Papua RI, Vanuatu Terancam Tenggelam

sef, CNBC Indonesia

30 May 2022 12:00

In this image made from UNTV video, Vanuatu's Prime Minister Bob Loughman speaks in a pre-recorded message which was played during the 75th session of the United Nations General Assembly, Saturday, Sept. 26, 2020, at U.N. headquarters. (UNTV via AP) — Foto: Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman (UNTV via AP)

Jakarta, CNBC Indonesia - Vanuatu mengirimkan sinyal bahaya. Negara itu kini terancam tenggelam.

Pernyataan diutarakan langsung Perdana Menteri (PM) Bob Loughman. Bahkan, bersama parlemen, ia berujar pulau dataran rendah itu butuh US$ 1,2 miliar (sekitar Rp 17 triliun) untuk mencegahnya.

Pilihan Redaksi

Mengutip Aljazeera yang mengutip kantor berita, Senin (30/5/2022), ini terjadi akibat dampak pemanasan global. Loughman mengatakan kenaikan permukaan air laut dan cuaca buruk telah mempengaruhi wilayah Pasifik, termasuk negerinya, secara tidak proporsional.

Ia menyoroti dua topan tropis yang menghancurkan Vanuatu. Belum lagi kekeringan yang melanda dalam dekade terakhir.

"Bumi sudah terlalu panas dan tidak aman ... Kami dalam bahaya sekarang, bukan hanya di masa depan," katanya.

"Tanggung jawab Vanuatu adalah mendorong negara-negara yang bertanggung jawab untuk menyesuaikan tindakan dengan ukuran dan urgensi krisis ... Penggunaan istilah darurat adalah cara untuk menandakan perlunya melampaui reformasi seperti biasa."

Vanuatu sendiri sebenarnya sempat menjadi buah bibir di RI 2021 lalu. Ini akibat perwakilannya yang menyerang Indonesia mengenai persoalan Hak Asasi Manusia di Papua di sidang PBB ke-76.

Ini bukan pertama kalinya negeri kecil di timur Australia itu melakukan hal yang sama ke RI. Perwakilan Vanuatu selalu menyampaikan pesan itu pada forum internasional Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 2016 lalu.

"Pelanggaran HAM terjadi luas di seluruh dunia, masyarakat Papua Barat terus menderita pelanggaran HAM," kata Loughman kala itu.

"Forum Pasifik dan pemimpin ACP diantara pemimpin lainnya telah meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan kantor Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Papua Barat dan memberikan penilaian independen," tambahnya.

Pidato Louhhman pun dibantah oleh Diplomat Indonesia Sindy Nur Fitry. Bahkan mempertanyakan pemahaman Vanuatu tentang HAM, hingga bisa memberikan tudingan itu, serta menyebut ada 'pemelintiran fakta'.