Menko PMK Bersuara! BPK Temukan 78 Ribu Vaksin Tak Tercatat

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan dan vaksinasi Covid-19 di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hal tersebut terungkap dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II. Dalam laporan tersebut, BPK mencatat sebanyak 297 bets atau 78.361.500 dosis vaksin Covid-19 beredar tanpa melalui penerbitan izin bets atau lot release.

"Vaksin itu juga belum menyediakan informasi bets/lot release yang tepat waktu, lengkap dan dapat diakses real time oleh pihak yang membutuhkan," tulis laporan BPK, seperti dikutip Selasa (24/5/2022).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy lantas angkat bicara. Apa katanya menyikapi temuan BPK tersebut?

"Saya kira nanti pasti akan bisa diluruskan kalau dosis itu yang beredar sudah mendapat persetujuan BPOM. Cuma dosis yang jumlahnya yang belum tercover seperti dalam laporan di BPK," kata Muhadjir di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Muhadjir memastikan tidak ada merek vaksin lain yang masuk tanpa persetujuan BPOM. "Kalau ada mustahil, semua itu kan tercatat oleh PeduliLindungi dan pelaksanannya juga jelas, itu disalurkan ke siapa, siapa yang bertanggung jawab vaksinatornya," jelasnya.

"Kalau yang dimaksud ada vaksin yang belum dapat persetujuan BPOM saya kira tidak mungkin tapi kalau dosis mungkin. Jumlah sekian juta yang belum dilaporkan, bisa jadi karena memang kemarin masa darurat kita mengejar target dulu tapi pas nanti kita rapikan," tegasnya.

Baca: BPK Cemas Soal Kebocoran Data Pengguna Indonesia, Ada Apa?

(cha/cha)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Psst! Diam-diam Ternyata Prabowo Rutin Minta Arahan BPK