(Seandainya) Jokowi Buka Lagi Keran Ekspor Kisruh CPO Mereda?

Damiana Cut Emeria, CNBC Indonesia

18 May 2022 07:25

Foto: Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, (17/5/2022). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah diperkirakan bakal merelaksasi kebijakan larangan ekspor CPO dan produk turunannya. Yang berlaku sejak 28 April 2022 hingga waktu ditentukan kemudian.

Sementara itu, Gabungan petani sawit yang tergabung dalam lintas asosiasi, yaitu Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi larangan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO).

Permintaan itu disuarakan melalui aksi protes larangan ekspor CPO yang digelar petani sawit pada Selasa (17/5/2022). Serta, melalui surat kepada Presiden Jokowi.

"Iya (ada kemungkinan ekspor bakal dibuka). Kami juga sudah mengirimkan surat kepada Presiden hari ini," kata Sekretaris Jendral Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto kepada CNBC Indonesia, Selasa (17/5/22).

"Kami mengapresiasi dan mendukung langkah yang dilakukan oleh Bapak Presiden melalui Kementerian Pertanian untuk melakukan dialog bersama dengan seluruh Dinas Pertanian/Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan melibatkan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia untuk membahas dan mengevaluasi serta menghasilkan solusi bersama perihal penerapan kebijakan Pemerintah dalam Permendag 22/2022," begitu bunyi surat petani sawit tersebut dikutip CNBC Indonesia, Selasa (17/5/2022).

Baca:

Sebulan Ekspor CPO Dilarang, Pemerintah Segera Evaluasi

Foto: Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, (17/5/2022). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, (17/5/2022). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Sebelumnya, Jokowi menginstruksikan penutupan keran ekspor minyak goreng dan bahan bakunya pada Jumat (22/4/2022). Larangan berlaku mulai Kamis (28/4/2022). Yang disahkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 22/2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi sendiri menegaskan, pemerintah saat ini masih fokus pada distribusi minyak goreng curah harga murah, Rp14.000 per liter. Barulah, ujar Lutfi, pemerintah bicara soal relaksasi ekspor.

Permendag No 2/2022 pun sebenarnya memberikan peluang bagi pemerinntah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.

"Pelaksanaan larangan sementara ekspor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dievaluasi secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan," begitu bunyi pasal 5 Permendag No 22/2022.

Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, kondisi di lapangan saat ini menunjukkan pabrik kelapa sawit (PKS) mulai sulit menerima tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani.

"Karena tangki-tangki CPO sudah mulai penuh akibat saat ini sudah mulai kesulitan menjual CPO. Kalau memang akan direlaksasi sangat bagus, jangan sampai kondisi di hulu makin kesulitan dan ujung-ujungnya juga akan bermasalah di hilir," kaat Eddy kepada CNBC Indonesia, Selasa (17/5/2022).

Baca:

Menghitung Untung-Rugi Larangan Ekspor Minyak Sawit Jokowi

Sementara itu, Founder dan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung menambahkan, relaksasi atau pencabutan larangan ekspor merupakan pilihan yang tepat untuk menghindari korban yang lebih besar, yakni petani sawit.

"Permendag No 22/2022 juga memberi peluang dievaluasi setiap saat. Karena Mendag perlu segera merelaksasi larangan ekspor tersebut agar TBS petani sawit yang 2,3 juta KK dengan luas 6,8 juta hektare terselamatkan," kata Tungkot kepada CNBC Indonesia, Selasa (17/5/2022).

Presiden Jokowi memerintahkan pelarangan ekspor CPO dan beberapa produk turunannya.

"Larangan berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia termasuk Kawasan Berikat," kata Jokowi dalam keterangan pers disiarkan melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, Rabu malam (27/4/2022).

Jokowi mengatakan, pelarangan ditujukan untuk menambah pasokan di dalam negeri hingga berlimpah. Dan berjanji membuka penguncian keran ekspor jika kebutuhan negara sudah terjamin terpenuhi.

"Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor. Karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan. Tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting," tegas Jokowi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, larangan ekspor berlaku hingga minyak goreng curah tersedia di masyarakat dengan harga Rp14.000,00 per liter yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Hanya saja, harga saat ini masih jauh dari angka tersebut. Dan kini telah berhembus wacana evaluasi pelarangan ekspor CPO dan turunannya.

Baca:

Petani Sawit Kirim 'Surat Cinta' Jokowi Buka Lagi Ekspor CPO?

Pusat Informasi Pangan Strategis (PIHPS) mencatat, harga rata-rata nasional minyak goreng curah pada Selasa (17/5/2022) naik Rp50 jadi Rp19.100 per kg dibandingkan Senin (16/5/2022). Situs Informasi Pangan Jakarta mencatat, harga rata-rata Jakarta naik Rp176 menjadi Rp19.205 per kg dibandingkan Senin (16/5/2022).

"Perihal harga di beberapa daerah masih belum mencapai Rp 14 ribu, mesti duduk bersama dengan pemerintah untuk memecahkan masalah ini. Sebab kalau dari suplai hulu ke hilir secara volume tidak masalah, sekarang mulai masalah karena masih adanya larangan ekspor," kata Eddy.

Solusi ke depan, lanjut dia, sebaiknya untuk masyarakat low income harus terus ada subsidi yang berkelanjutan baik saat harga CPO sedang tinggi maupun harga rendah.

"Sebaiknya minyak goreng curah subsidi digantikan dengan kemasan sederhana agar lebih mudah handling dan distribusinya. Untuk distribusi Bulog, RNI, PPI atau BUMN lain dilibatkan," ujar Eddy.

Menurut Eddy, harga minyak goreng bisa saja kembali ke posisi di tahun 2021. Namun, imbuh dia, tergantung pada suplai dan permintaan minyak nabati dunia. Apalagi, dengan kondisi global saat ini.

"Karena perang Rusia-Ukraina membuat suplai minyak biji bunga matahari berkurang drastis," ujarnya.

Baca:

Cek Syarat Beli Minyak Goreng Murah Rp14.000 Seliter

Sementara itu, Tungkot menambahkan, pemerintah bisa saja menekan harga minyak goreng agar bisa turun jadi Rp14.000 per liter atau ke posisi tahun 2021.

"Mudah saja kalau pemerintah mau. Cabut larangan ekspor, pasang tarif pungutan ekspor baru. Bulog beli minyak goreng sebesar 500 ribu kiloliter dari pabrik minyak goreng dan distribusikan dengan harga murah, misalnya Rp 14 ribu atau bahkan Rp 10 ribu per liter. Dana pembelian migor dimbil dari dana sawit (BPDPKS)," katanya.

Langkah itu, imbuh dia, sangat memungkinkan ditempuh. Dimana tahun lalu dari ekspor sawit pemerintah mendapat Rp71 triliun pungutan ekspor ditambah Rp85 triliun bea keluar ekspor sawit.

"Kalau tak mau ya pemerintah jangan buat target harga minyak goreng Rp 14 ribu. Tidak fair semua dibebankan petani sawit. Toh yang bayar juga industri sawit melalui bea keluar dan pungutan ekspor," kata Tungkot.

Solusi Strategis Harga Minyak Goreng Murah

Pages