Nah Loh! Bu Sri Mulyani Juga Khawatir Banget Lonjakan Inflasi

Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia

12 May 2022 14:00

Foto: Konferensi Pers: Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur BI (FMCBG) ke-2 (Tangkapan Layar Youtube))

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tantangan terbesar perekonomian Indonesia saat ini adalah inflasi. Apalagi inflasi global saat ini yang meningkat begitu tajam.

Menurutnya, tekanan inflasi yang terjadi di banyak negara bisa saja terjadi di Indonesia. Tentunya ini bisa mengganggu proses pemulihan ekonomi yang tengah berjalan.

"Kalau tahun 2020-2021 ancaman masyarakat paling besar pandemi, sekarang tahun 2022 ancaman terbesar adalah inflasi, naiknya harga-harga," ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (12/5/2022).

Baca:

Semua Mulai Khawatir, Separah Apa Sih Inflasi Indonesia?

Oleh karenanya, saat ini pemerintah terus berupaya menjaga agar kenaikan harga-harga di dalam negeri tak terlalu tinggi. Terutama untuk harga barang-barang yang dibutuhkan banyak masyarakat sehingga daya beli tetap terjaga.

"Jadi ini harus kita jaga, menggunakan beberapa instrumen APBN yang ada, termasuk di dalamnya subsidi," kata dia.

Subsidi terutama akan diberikan untuk BBM dan listrik. Sebab, keduanya mengalami kenaikan harga yang signifikan akibat perang Rusia dan Ukraina. Harga minyak dunia saat ini sudah di atas US$ 100 per barel, sedangkan asumsi APBN hanya US$ 63 per barel.

"Perbedaan yang sangat besar dan ini harga minyak di Indonesia belum diubah kecuali kemarin pertamax dilakukan adjustment. Tapi pertalite, solar, semuanya berubah, pentingnya shock dari luar ini sekarang yang meng-absord atau yang mengelola shock dari luar itu APBN," imbuhnya.

Begitu juga dengan listrik yang tidak terjadi perubahan harga meskipun komponennya seperti batubara harganya sudah tembus di atas US$ 200 dolar.

"Jadi biaya listriknya naik tapi harga listrik di masyarakat tidak berubah, pasti nanti harus ada yang bayar, yang bayar siapa? Lagi-lagi APBN," jelasnya.

Dengan kondisi ini, maka anggaran bantuan sosial jika sebelumnya disediakan untuk penanganan dampak pandemi, kali ini dalam bentuk bantalan subsidi untuk mengurangi shock yang begitu dahsyat yang berasal dari luar.

"Implikasinya nanti postur APBN-nya berubah. Dalam dua bulan ke depan, kita akan bicara dengan DPR lagi. Kita sudah bicara di sidang kabinet mengenai bagaimana postur 2022 ini akan bergerak, berubah," pungkasnya.