BLT Migor Rp 300 Ribu Nendang? Ini Jawabannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI menyebut upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dengan menggelontorkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng patut diapresiasi. Akan tetapi, lembaga ini melihat kecilnya porsi pengeluaran masyarakat untuk membeli minyak goreng selama ini.

Dalam Labor Market Brief yang dipublikasikan 30 April ini, LPEM FEB UI menyebut pengeluaran minyak goreng masyarakat relatif kecil baik secara nominal maupun jika dibandingkan pengeluaran total atau pengeluaran makanan.

"Meskipun terdapat beberapa kritik bahwa BLT dengan besaran Rp100.000 per bulan selama tiga bulan sangat kecil, tetapi jumlah tersebut signifikan bagi masyarakat kelompok pendapatan bawah," katanya.

Signifikansi ini terlihat ketika membandingkan BLT yang diterima dengan total pengeluaran masyarakat. Persentasenya terhitung lebih besar dibandingkan persentase minyak goreng terhadap pengeluaran.

"Sehingga masyarakat memperolah manfaat yang cukup jika membandingkan antara BLT yang diterima dengan kenaikan harga minyak goreng (surplus)," tulis LPEM FEB UI.

Pada Maret 2021, 89% rumah tangga mengonsumsi minyak goreng. Rata-rata konsumsi minyak goreng mencapai 3,6 liter atau Rp 46.830 per rumah tangga per bulan.

Dengan jumlah tersebut, diketahui proporsi pengeluaran minyak goreng relatif kecil, yaitu hanya sebesar 2,44% dari total pengeluaran makanan atau 1,35% dari total pengeluaran rumah tangga per bulan.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menganggarkan dana Rp 6,2 triliun untuk BLT minyak goreng yang akan diberikan kepada 20,65 juta masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan dan Bansos Sembako.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa nominal jumlah BLT minyak goreng sebesar Rp 300.000 per penerima. Angka ini terdiri dari Rp 100.000 perbulan selama 3 bulan (April-Juni 2022) dan akan diberikan sekaligus pada April.