Duduk Perkara Krisis Sri Lanka, Apa Iya Cuma Gegara Utang?

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
25 April 2022 11:15
Seorang ibu Sri Lanka berinteraksi dengan anak-anaknya saat mereka menghadiri pelajaran online dengan bantuan lampu minyak tanah selama pemadaman listrik di Kolombo, Sri Lanka, Jumat, (4/3/2022) Sri Lanka mengalami pemadaman listrik berjam-jam setiap hari karena tidak dapat mengoperasikan turbin karena kekurangan bahan bakar. (AP Photo/Eranga Jayawardena)

Jakarta, CNBC Indonesia - Situasi di Sri Lanka kian memburuk akibat krisis ekonomi dan politik yang mendera negara itu. Rakyat turun ke jalan setelah cukup lama mengalami kesulitan ekonomi. Membedah apa yang terjadi di Sri Lanka, apa iya hanya cuma urusan utang segunung?

Di Sri Lanka, bahan kebutuhan pokok langka, harganya pun meroket. Warga juga harus mengantri panjang saat membeli gas untuk memasak. Layanan listrik dijatah dan dibatasi 13 jam sehari.

Sri Lanka juga disebut gagal membayar utang luar negeri yang sebesar US$ 51 miliar atau setara Rp 732 triliun. Warga menyatakan tidak percaya lagi kepada pemerintahan di bawah Presiden Gotabaya Rajapaksa.

Ekonom Universitas Paramadina sekaligus Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi, Wijayanto Samirin berpandangan krisis yang terjadi di Sri Lanka terjadi karena berbagai eskalasi yang terjadi.

Kehidupan masyarakat yang beragam berdasarkan agama kerap dijadikan kepentingan politik oleh beberapa pihak. Di Sri Lanka 70% penduduk memeluk agama Budha (Sinhala) dari India Utara, Hindu 13% (Tamil) dari India Selatan, Islam 9,7%, dan Katolik 7,4%.

"Isu agama dan etnis sering dimanfaatkan untuk kepentingan para politisi. Partai SLPP (Sinhala) dipimpin oleh clan Rajapaksa yang menguasai 52% kursi parlemen," jelas Wijayanto dalam siaran resminya, dikutip Senin (25/4/2022).



Adapun lima clan Rajapaksa yang ada di kabinet Sri Lanka yakni Gotabaya Rajapaksa (Presiden). Kemudian tiga saudara kandung Gotabaya lainnya yakni Mahinda Rajapaksa (Perdana Menteri), Basil Rajapaksa (Menteri Keuangan), Chamal Rajapaksa (Menteri Transportasi). Serta Namal Rajapaksa (Menteri Pertanian) anak dari Mahinda.

Pemerintahan Sri Lanka tersebut dinilai rakyatnya telah salah urus keuangan, yang membuat negara pengekspor teh terbesar kedua di dunia itu telah terjun bebas.

Wijayanto juga berpandangan, China memiliki peran dalam krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka. Negara tersebut diketahui turut mensukseskan agenda Belt and Road Initiative (BRI) dengan mencari mitra strategis guna mewujudkan agenda BRI melalui fasilitas pinjaman kepada negara-negara di dunia, khususnya di kawasan Asia Selatan.

Dia mengatakan Kehadiran China sebagai aktor baru di Asia Selatan menjadikan kawasan itu semakin dinamis. Pengaruhnya, di Pakistan ada perseteruan AS dan China, di Nepal ada persaingan India dan China. Di Sri Lanka pun ada perseteruan antara India dan China.

"Faktor proyek-proyek China/BRI di Sri Lanka menjadi salah satu faktor yang kemudian membangkrutkan ekonomi Sri Lanka. Bukan faktor terpenting, tapi salah satu faktor pendorong kebangkrutan," tutur Wijayanto.




Sri Lanka yang terletak di Asia Selatan merupakan kawasan supplier buruh migran ke seluruh dunia. Terbesar dari India dan Pakistan, disusul Bangladesh, lalu Sri Lanka. Banyaknya buruh migran dari Asia Selatan disebabkan oleh terbatasnya resources dari wilayah tersebut yang harus dibagi kepada 1,9 miliar penduduk Asia Selatan.

Karenanya, warga mencari resources baru yang lebih besar dan tersedia di belahan dunia lain terutama negara-negara maju dan timur tengah.

"Banyaknya buruh migran itu juga menjadi transfer devisa penting bagi negara India, Pakistan, Bangladesh, Nepal dan Sri Lanka," tutur Wijayanto.

Ketika terjadi krisis di satu negara Asia Selatan, maka transfer remittance dari buruh migran menjadi membesar. Ada semacam solidaritas dari buruh migran kepada negara-negara bersangkutan ketika mendapat masalah ekonomi.

Kondisi pandemi yang melanda dunia mengakibatkan transfer devisa yang semula cukup membantu bagi keseimbangan ekonomi bagi negara-negara Asia Selatan menjadi drastis menurun.

"Kucuran dana dari luar negeri terhenti. Hal itu akibat krisis Covid-19 yang terjadi merata di seluruh dunia. Bantuan solidaritas dari buruh migran di seluruh dunia kepada Asia Selatan menjadi ikut terhenti," ujar Wijayanto lagi.



Srilanka yang populasinya 22 juta jiwa dan menerima turis 2,5 juta orang/tahun dalam kondisi normal. Devisa dari turisme tiba-tiba anjlok karena covid 19 dan ketika akan recovery, mendadak terjadi krisis perang Rusia dan Ukraina.

Warga Rusia adalah turis nomor satu di Srilanka. Nomor 3 adalah warga Ukraine. Bisa jadi di Rusia banyak muncul orang kaya baru sehingga di manapun di dunia turisme selalu ada warga Rusia.

"Image Srilanka yang kacau dan rusuh, mau tidak mau ikut memperparah situasi. Turisme, investasi, obligasi juga pasti terpengaruh menurun. Recovery Srilanka menjadi terhambat," jelas Wijayanto.

Bisa disimpulkan, yang terjadi di Sri Lanka adalah adanya demokrasi yang terdegradasi. Akibat demokrasi yang terdegradasi, muncul politisi dan pemerintahan yang lalai dan corrupt. Hasilnya, kerap muncul kebijakan yang buruk.

"Tidak untuk kepentingan rakyat tapi untuk interest kelompok, investor politik, etnis. Kondisi Sri Lanka yang seperti itu, merupakan warning bagi Indonesia untuk sekadar mengingatkan jika ada hal-hal yang sama terjadi di Indonesia," tuturnya.

Karena buruknya kebijakan, maka akibatnya fiskal bangkrut dan masyarakat Sri Lanka sengsara. Utamanya karena dia tidak mempunyai lagi cukup valas untuk membayar utang-utang luar negeri yang dulu dibayar antara lain dengan devisa remittance buruh migran dan investasi, turisme. Berikutnya terjadi lingkaran yang menyengsarakan di Sri Lanka.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Geger Ekonomi Sri Lanka Ambruk, Ini yang Terjadi


(cap/mij)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading