Gegara Rudal, Korea Utara Terancam Krisis Rokok dan Minyak

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) kembali mendorong Dewan Keamanan PBB untuk memberikan sanksi lanjutan kepada Korea Utara (Korut) atas peluncuran rudal balistiknya terbarunya.

Sanksi baru itu termasuk melarang tembakau dan mengurangi separuh ekspor minyak ke negara itu serta memasukkan kelompok peretas Lazarus ke dalam daftar hitam. Hal ini tertuang dalam rancangan resolusi yang ditinjau oleh Reuters pada Rabu (13/4/2022).

Grup Lazarus sendiri telah dituduh terlibat dalam serangan ransomware "WannaCry", peretasan bank internasional dan rekening pelanggan, serta serangan siber 2014 di Sony Pictures Entertainment.

AS mengedarkan draf tersebut kepada 15 anggota dewan pekan ini. Namun, tidak jelas kapan bisa dilakukan pemungutan suara. Adapun, sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara "ya" dan tidak ada veto oleh Rusia, China, Prancis, Inggris, atau AS.

Resolusi PBB yang dirancang AS akan memperpanjang larangan peluncuran rudal balistik untuk memasukkan rudal jelajah atau "sistem pengiriman lain yang mampu mengirimkan senjata nuklir."

Rancangan tersebut akan mengurangi separuh ekspor minyak mentah ke Korea Utara menjadi 2 juta barel per tahun dan mengurangi separuh ekspor minyak sulingan menjadi 250.000 barel. Ini juga berusaha untuk melarang ekspor Korea Utara dari "bahan bakar mineral, minyak mineral, dan produk penyulingan mereka."

Sementara itu, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dikenal sebagai perokok berat. Ia sering terlihat dengan rokok di tangan dalam foto-foto di media pemerintah, dan rancangan resolusi akan melarang ekspor tembakau dan tembakau manufaktur ke Korut.

Rusia dan China sebelumnya telah mengisyaratkan penentangan untuk memperkuat sanksi sebagai tanggapan atas peluncuran rudal balistik antarbenua Pyongyang bulan lalu, pertama sejak 2017.

Utusan khusus AS untuk Korea Utara, Sung Kim, mengatakan kepada wartawan pekan lalu bahwa AS telah membahas rancangan teks PBB dengan China dan Rusia, tetapi "sayangnya, saya tidak dapat melaporkan bahwa kami telah melakukan diskusi yang produktif dengan mereka sejauh ini."

Pejabat dan analis AS dan Korea Selatan juga mengatakan ada tanda-tanda yang meningkat bahwa Korut juga dapat segera menguji senjata nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017.

Korut telah dikenai sanksi PBB sejak 2006, yang terus ditingkatkan oleh Dewan Keamanan PBB dan dengan suara bulat selama bertahun-tahun untuk memotong dana untuk program senjata nuklir dan rudal balistik Pyongyang.