Ketimbang Subsidi BBM Cs, Jokowi Disarankan Tambah BLT Lagi

Jakarta, CNBC Indonesia - Kenaikan harga barang mau tidak mau harus dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menebar jaring pengaman untuk melindungi rakyat dalam berbagai subsidi.

Pemerintah disarankan untuk memberikan kepada masyarakat subsidi berupa uang tunai atau bantuan langsung tunai (BLT). Agar masyarakat memiliki kebebasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Hal tersebut disarankan oleh Menteri Keuangan RI (2013-2014), Muhammad Chatib Basri, karena melihat dari pengalaman di awal masa pandemi silam. Subsidi barang yang diberikan masyarakat justru malah jadi proyek bancakan atau ladang korupsi bagi pejabat yang tak bertanggung jawab.

"Yang paling baik adalah dikasih cash. Orang punya kebebasan menggunakan uangnya untuk apa. [...] Dalam kasus BLT di Indonesia, porsinya kecil sekali untuk membeli barang-barang tak berguna. Lebih baik dengan cash (uang tunai)," jelas Chatib Basri kepada CNBC Indonesia, Rabu (6/4/2022).

Selain itu, Chatib memandang bahwa sudah seharusnya pemerintah meninggalkan subsidi berbasis barang/komoditas dalam melindungi rakyat. Kini pemerintah sudah mulai harus memikirkan untuk menerapkan subsidi tertutup atau subsidi yang langsung diberikan kepada penerima manfaat.

Pasalnya, selama ini pemerintah menyalurkan subsidi berbasis barang untuk bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG). Jelas hal ini membuat semua lapisan masyarakat, tak terkecuali masyarakat kelas menengah atas bisa menjangkaunya.

"Kalau kelas menengah atas gak perlu dibantu. Subsidi harga semua barang itu, bukan kelompok rentan yang menikmati. BBM itu dinikmati kelompok kelas atas. Kalau mau subsidi, kelas menengah bawahnya," tutur Chatib.

Fokus utama pemerintah adalah, harus melindungi kelompok masyarakat rentan (vulnerable group). Bahkan jika perlu diperluas saja pemberian subsidinya, asalkan memang itu untuk ditujukan kepada masyarakat rentan.

"Aspiring middle class (di Indonesia) ada 120 juta. 120 juta itu satu keluarga terdiri dari empat orang (bapak, ibu, dan dua anak). Itu terdiri adalah 30 juta rumah tangga. Kalau mau dinaikan boleh, lebih dari 120 juta atau 140 juta. Rumah tangga sasaran saja yang ditingkatkan untuk membantu mereka di situasi seperti ini," ungkap Chatib.

Untuk diketahui, dalam menghadapi lonjakan harga kebutuhan di tanah air, jurus yang sudah disiapkan Jokowi adalah dengan memberikan bantuan langsung tunai baik itu melalui program kartu sembako maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

Bantuan yang dimaksud adalah bantuan langsung tunai minyak goreng sebesar Rp 300 ribu selama tiga bulan. Pemerintah menyebut, bantuan ini akan menyasar 18,8 juta penerima kartu sembako dan 2 juta peserta PKH.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan program BLT dana desa yang diharapkan pada bulan Ramadan ini bisa dicairkan. Namun, belum diketahui kapan insentif ini akan diberikan.

Pemerintah juga memastikan akan kembali memberikan bantuan subsidi upah (BSU) bagi para pekerja yang bergaji di bawah Rp 3,5 juta. Mereka akan menerima Rp 1 juta dengan sasaran sebanyak 8,8 juta pekerja.

Baca: 3 Kriteria Penerima yang Layak Dapat BLT Minyak Goreng, Anda?

(cap/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ganti Subsidi BBM ke BLT, Prabowo Harus Pastikan Penerimanya Tepat