
Migrasi BBM ke Pertalite Tak Terbendung, Begini Solusinya..

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) menyadari bahwa kenaikan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Ron 92 atau Pertamax menjadi Rp 12.500 per liter dari yang sebelumnya Rp 9.000 per liter berpotensi membuat masyarakat pindah menggunakan BBM Pertalite.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading Pertamina, Alfian Nasution meyakini bahwa lonjakan konsumsi Pertalite hingga 15% saat ini hanya bersifat sementara. Sehingga dipastikan masyarakat pengguna Pertamax akan tetap menggunakan BBM berkualitas ini untuk ke depannya.
Adapun guna mengembalikan jumlah konsumen Pertamax yang telah beralih menggunakan Pertalite, Pertamina bakal menggencarkan program program khusus. Misalnya seperti melalui program hadiah hingga promo.
"Dan edukasi ke masyarakat mengenai BBM berkualitas tinggi. Sehingga pergeseran ke Pertalite gak terlalu lama dan gak besar," kata dia dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Senin (4/4/2022).
Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, mengatakan potensi shifting konsumsi dari BBM Pertamax yang nonsubsidi ke Pertalite yang disubsidi dapat dilakukan adalah melarang kendaraan pemerintah ataupun BUMN untuk mengisi BBM bersubsidi. Selain itu, Pemerintah dan Pertamina dapat melakukan seleksi kendaraan pribadi yang mengisi Pertalite.
"Misalnya kendaraan mewah dengan kapasitas mesin ataupun merek tertentu dilarang mengisi BBM bersubsidi. Pengawasan terhadap tindak kecurangan juga perlu diperketat," ujar Josua.
Josua menilai kebijakan pemerintah tidak menaikkan harga Pertalite cukup baik untuk melindungi daya beli masyarakat. Dengan ditetapkannya harga Pertalite, masyarakat masih memiliki opsi BBM murah di tengah tekanan ekonomi akibat COVID-19. "Pertamax memang layak dinaikkan harganya mengingat konsumen dari Pertamax kecenderungannya adalah masyarakat menengah atas," ujarnya.
Yayan Satyakti, pakar ekonomi energi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, menilai potensi pengguna Pertamax shifting ke Pertalite cukup tinggi. Karena itu, Yayan menyarankan ada pembatasan jumlah kuota Pertalite di daerah yang pendapatan per kapitanya tinggi. "Misalnya Pertalite berada di wilayah perdesaan, sedangkan kawasan perkotaan semuanya Pertamax," ujarnya, Minggu, (3/4/2022).
Andaikan di perkotaan ada kendaraan yang menggunakan Pertalite, lanjut Yayan, peruntukannya bagi kendaraan berpelat nomor kuning atau transportasi umum. Dengan demikian, Pertalite tetap ada di Perkotaan tetapi, peruntukannya harus benar-benar efektif. "Kuotanya terbatas untuk transportasi publik," ujar dia.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Habis Premium Terbitlah Pertalite yang Mau Dihapus Pemerintah