Pantas Jokowi Kesal, Impor Barang Kementerian Capai Triliunan

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kekesalannya lantaran banyak kementerian dan lembaga negara yang justru melakukan pengadaan barang impor, di saat pemerintah yang selalu mengagungkan gerakan 'Bangga Buatan Indonesia'.

Jokowi menyebut, beberapa barang yang banyak diimpor oleh kementerian dan lembaga negara, di antaranya adalah CCTV atau alat perlengkapan kantor, alat kesehatan, alat pendidikan, dan pertanian.

Padahal, menurut Jokowi banyak produk yang bisa dibuat di dalam negeri, sehingga K/L tidak perlu mengimpor dari negara lain.

Lantas, apa saja barang yang sering diimpor oleh K/L dan berapa nilainya?

CNBC Indonesia menelusurinya berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk tahun anggaran 2021. Tak heran membuat kesal kepala negara, lantaran nilai barang yang diimpor mencapai puluhan triliun.

Dalam data tersebut, diketahui bahwa produk yang paling banyak diimpor pada 2021 adalah barang-barang fasilitas kesehatan dengan nilai transaksi mencapai Rp 13,6 triliun.

Barang terbesar lainnya yakni peralatan elektronik perkantoran, dan peralatan pendukungnya dengan nilai impor mencapai Rp 3,5 triliun.

Selanjutnya ada kebutuhan obat-obatan untuk tahun 2020 dengan nilai impor mencapai Rp 1,9 triliun.

Barang-barang yang memiliki nilai impor tertinggi lainnya yakni alat dan mesin pertanian sektoral dengan nilai mencapai Rp 520,3 miliar.

Pemerintah juga melakukan impor barang-barang peralatan pendidikan dengan nilai mencapai Rp 295 miliar, alat berat pekerjaan operasi dan pemeliharaan bidang sumber daya air sebesar Rp 117,8 miliar.

Bahkan pemerintah juga mengimpor blangko KTP elektronik dengan nilai mencapai Rp 108,9 miliar, peralatan perkantoran Rp 90,1 miliar, kendaraan bermotor Rp 58,8 miliar, dan alat uji berkala kendaraan bermotor sebesar Rp 22,4 miliar.

Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas mengakui adanya barang yang biasa diimpor oleh KL. LKPP kini tengah menyiapkan berbagai terobosan untuk mempermudah mendapatkan produk dalam negeri.

"Sesuai arahan dan instruksi Bapak Presiden, LKPP melakukan beberapa terobosan untuk mempermudah produk dalam negeri dan UMK-Koperasi untuk masuk ke sistem belanja pemerintah," ujarnya kepada CNBC Indonesia.

Langkah awal adalah memangkas birokrasi/tahapan untuk masuk ke e-Katalog, baik itu e-Katalog nasional maupun lokal. Selanjutnya mengurangi barang impor dalam katalog.

"Kemudian kita sudah bikin beberapa rekomendasi, seperti bila ada produk substitusi impor, maka yang barang impor itu harus di-freeze, dibekukan, oleh pengelola katalog, termasuk katalog sektoral di kementerian/lembaga," kata Azwar.